Ketua TPD Jabar Sambut Baik Keputusan Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukam

INILAHKORAN, Bandung - Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar- Mahfud Jawa Barat Ono Surono menyambut baik keputusan Mahfud MD, yang mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Menkopolhukam) Kabinet Indonesia Maju.

Ono mengatakan, mundurnya Mahfud MD sebagai Menkopolhukam tidak hanya meringankan langkahnya yang kini maju sebagai Cawapres dari Ganjar Pranowo. Tetapi juga menghindari adanya stigma memanfaatkan jabatan, untuk kepentingan pribadi.

Sebab, kontestasi Pemilu 2024 terlebih Pilpres sambung Ono harus jauh dari konflik kepentingan guna memastikan demokrasi Indonesia berjalan maksimal.

"Langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud sudah sangat tepat untuk memberikan kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa Pemilu lima tahunan harus didasari dengan demokrasi yang berjalan dengan baik. Dari dan untuk rakyat, rakyatlah yang berkuasa dan tidak ada kekuasaan yang bisa mengintimidasi dan menekan rakyat," ujarnya saat dihubungi Rabu 31 Januari 2024.

Ono juga berharap, Presiden Joko Widodo dapat segera menerima kehadiran Pak Mahfud untuk menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya.

"Bagaimanapun juga demokrasi yang berjalan baik ditandai dengan tidak adanya turut campur kekuasaan dalam pemilu," ucapnya.

Lebih lanjut Ono menegaskan, konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas bahwa Pemilu harus jurdil bebas dan rahasia. Sehingga, siapapun yang berada dalam lingkar kekuasaan harus dibatasi terlebih bila memiliki kepentingan politik. 

"Pak Mahfud tentunya sudah sangat mengerti tentang hal itu, tetapi Presiden Jokowi malah mempertontonkan bahwa kekuasaan itu bisa dengan leluasa bermain pada wilayah Pemilu yang pasti akan mencederai demokrasi," terangnya.

Ono mencontohkan, saat ini ada peraturan yang dibuat bagi calon yang ikut kontestasi tidak perlu mundur dari jabatannya, tetapi bisa dengan syarat cuti atau di luar hari kerja.

"Namun, dalam beberapa kegiatan kementerian, banyak temuan dan informasi yang menyampaikan bahwa calon tersebut memanfaatkan jabatannya," bebernya.

Ono juga menyoroti, pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye begitupula dengan pejabat lainnya. 

Sehingga kondisi saat ini, kata Ono, terjadi situasi banyak pejabat dan kementerian-kementerian yang berkeliling mengumpulkan masyarakat dengan jumlah besar yang patut diduga untuk kepentingan Pemilu 2024. 

"Misalnya Menteri Pertanian RI yang secara politik bisa saja dekat dengan salah satu partai politik karena anaknya mencalonkan anggota legislatif. Kerjaannya muter-muter terus bicara masalah pertanian dengan narasi pemerintah sudah baik kinerjanya padahal rakyat saat ini sangat kesulitan terutama masalah pupuk," ungkapnya.

Lalu terkait program bansos kata dia, yang penyalurannya ditarik lebih awal, sampai-sampai presiden sendiri yang ikut membagikan dibarengi operasi pasar. 

"Mungkin tujuannya adalah supaya tidak ada persepsi negatif terhadap kinerja presiden yang akan berpengaruh terhadap suara anaknya yang mencalonkan sebagai cawapres," tandasnya. (Yuliantono)***