LKD PMII Minta Bawaslu Tegas dan Transparan Tangani Pelanggaran Caleg DPR RI dan DPRD Kota Bogor

LKD PMII Minta Bawaslu Tegas dan Transparan Tangani Pelanggaran Caleg DPR RI dan DPRD Kota Bogor
Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi (LKD) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kota Bogor meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor bertindak tegas dan transparan, terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan calon anggota DPRD daerah pemilihan 1 Kota Bogor atau dapil Bogor Timur-Tengah dan DPR RI Daerah Pemilihan 3 Jawa Barat atau Kota Bogor - Kabupaten Cianjur. Diduga kedua caleg tersebut telah menyogok masyarakat dengan memberikan sembako dan uang tunai.

INILAHKORAN, Bogor - Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi (LKD) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kota Bogor meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor bertindak tegas dan transparan, terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan calon anggota DPRD daerah pemilihan 1 Kota Bogor atau dapil Bogor Timur-Tengah dan DPR RI Daerah Pemilihan 3 Jawa Barat atau Kota Bogor - Kabupaten Cianjur. Diduga kedua caleg tersebut telah menyogok masyarakat dengan memberikan sembako dan uang tunai.

Ketua LDK PMII Kota Bogor, Akbar menuturkan, pihaknya melayangkan surat aduan pada Jumat 29 Desember 2023 lalu yang diterima Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Bogor, Supriantona Siburian.

"Saya berharap Bawaslu dapat segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang telah dilakukan oleh Caleg DPRD Dapil 1 Kota Bogor Nomor urut 3 atas nama Karina Soerbakti dari Partai Amanat Nasional dan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 3 Nomor urut 3 atas nama Camelia Panduwinata Lubis dari Partai Kebangkitan Bangsa," ungkap Akbar dalam keterangan tertulis pada Senin 1 Januari 2023.

Baca Juga : Muhasabah Malam Pergantian Tahun di Kota Bogor Dengan Doa dan Dzikir Bersama di Masjid Agung

"Semoga penanganannya dugaan pelanggaran pemilu ini di proses secara transparan dan profesional. Bawaslu harus membuka secara terang benderang terkait dugaan pelanggaran pemilu, pada kasus pembagian paket sembako dan uang tunai itu, karena ini telah menciderai demokrai," tambah Akbar.

Akbar menjelaskan, tindakan kampanye membagikan paket sembako dan uang tunai jelas melanggar aturan pemilu yang tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Bogor Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Suriantona Siburian menuturkan, pihaknya telah memanggil  Lurah Bubulak, Arief Rusdiman untuk diminta keterangan atas temuan Bawaslu Kota Bogor dugaan pelanggaran kampanye.

Baca Juga : Ini Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas dan Jumlah Surat Tilang di Wilayah Hukum Polres Bogor

"Kami sudah meminta keterangan klarifikasi dari Lurah Bubulak terkait kegiatan tanggal 17 Desember itu di daerah Kelurahan Bubulak yang dihadiri salah satu caleg dari DPR RI, Camellia Pandu Winata atau Camel Petir," terang pria yang akrab disapa Anto.

Halaman :


Editor : JakaPermana