Oknum Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Diminta Berhenti Jadi Bandar Proyek

Robohnya gapura alun-alun taman pataraksa, berbuntut panjang. Selain kabarnya aparat penegak hukum terus mendalami kasus tersebut, keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam proyek tersebut pun disorot. 

Oknum Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Diminta Berhenti Jadi Bandar Proyek
Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) Warcono Semaun menilai, kasus ini bukti dari salah satu imbas beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang selama ini diduga menjadi bandar proyek di beberapa SKPD. (maman suherman)

"Lah jangan-jangan selama ini ketua dewan juga tahu siapa oknum-oknum dewan yang diduga menjadi bandar proyek. Atau jangan-jangan dia sendiri diduga terlibat juga menjadi bandar proyek yang ada di Pemkab Cirebon. Semua serba mungkin kan," jelasnya.

Hal senada dikatakan Ade Riyaman yang juga pegiat anti korupsi Cirebon. Ade menyebutkan, sejak kurang lebih tiga tahun terakhir ini,  sebagian besar proyek Pemkab Cirebon, diduga dimainkan oleh beberapa oknum anggota dewan. Mereka diduga menjadi bandar proyek, dan satu orang oknum bisa mendapatkan jatah lebih dari 30 paket proyek.

"Saya menduga, satu oknum anggota dewan dalam satu tahun anggaran, bisa mendapatkan paket pekerjaan lebih dari 30 paket.  Bagaimana mereka mau fokus menjalankan fungsinya sebagai kontroling kalau toh menjadi pemain sekaligus wasit. Hancur lama-lama Kabupaten Cirebon kalau seperti ini terus," papar Ade.

Baca Juga : KPU Garut Libatkan 2.007 Orang Sortir-Lipat Surat Suara Pemilu

Ade menilai, dengan robohnya gapura alun-alun taman pataraksa, sebetulnya bisa menjadi pintu masuk APH, mengungkap persoalan dugaan oknum dewan yang menjadi bandar proyek. Ade meminta pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mengungkap tuntas persoalan tersebut. Termasuk, keterlibatan dugaan oknum dewan yang diduga selama ini menjadi bandar proyek.

"Dengan dugaan beberapa oknum anggota dewan menjadi bandar proyek, asosiasi jasa kontruksi juga bubar. Ini harusnya diseriusi oleh APH, terlebih kejaksaan. Wajar kalau gapura roboh, toh pemilik paketnya juga diduga pusing karena banyak paket kegiatan yang harus diselesaikan. Sedangkan, finansial tidak didukung. Ya akhirnya kualitas yang menjadi korban," tambah Ade.

Sementara itu, saat dihubungi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon M Luthfi enggan memberikan komentar apa-apa. Terlebih ketika ditanya, apakah selama ini dirinya juga terlibat pengaturan proyek yang ada di Pemkab Cirebon. 

Baca Juga : Pemkab Cirebon Diminta Manfaatkan Aset Daerah dengan Sistem KPBU

"Waduh masalah itu ampun bos, saya no coment deh," ucapnya singkat. (maman suharman)


Editor : Doni Ramdhani