Oknum Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Diminta Berhenti Jadi Bandar Proyek
Robohnya gapura alun-alun taman pataraksa, berbuntut panjang. Selain kabarnya aparat penegak hukum terus mendalami kasus tersebut, keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam proyek tersebut pun disorot.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Cirebon - Robohnya gapura alun-alun taman pataraksa, berbuntut panjang. Selain kabarnya aparat penegak hukum terus mendalami kasus tersebut, keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam proyek tersebut pun disorot.
Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) Warcono Semaun menilai, kasus ini bukti dari salah satu imbas beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang selama ini diduga menjadi bandar proyek di beberapa SKPD.
Menurut Warcono, demo Aldera terkait gagalnya kepemimpinan Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon pada awal Desember tahun lalu, saat ini terbukti. Salah satunya, robohnya gapura di lokasi alun-alun taman pataraksa. Dia menyebutkan, sejak awal proyek tersebut disebut-sebut milik salah salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
"Bukan rahasia umum lagi, proyek taman pataraksa tahap kedua diduga milik salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Padahal saat aksi unjuk rasa, sudah kami sampaikan ke ketua dewan. Intinya kami mempertanyakan, kenapa selama ini ada oknum-oknum anggota dewan yang diduga menjadi bandar proyek. Tapi, ya tidak pernah ada respon," kata Warcono, Minggu 7 Januari 2024.
Untuk itu, Warcono meminta tahun ini oknum-oknum anggota dewan tersebut, diminta berhenti menjadi bandar proyek. Dugaan tersebut dia lontarkan karena sebetulnya masalah tersebut bukan menjadi rahasia umum lagi, dan sudah menjadi konsumsi publik. Baik dikalangan SKPD sendiri maupun dikalangan lembaga kontrol sosial termasuk dikalangan APH yang ada di Kabupaten Cirebon.
"Kami sering koordinasi dengan beberapa kepala SKPD yang mempunyai kegiatan fisik. Mereka mengeluh, banyak proyek yang dikuasai oknum-oknum anggota dewan. Ini berlangsung lebih dari tiga tahun. APH juga saya yakin tahu, tapi ko sampai saat ini oknum-oknum tersebut masih aman-aman saja," ungkapnya.
Warcono menilai, banyaknya proyek-proyek yang kualitasnya tidak maksimal, seharusnya disikapi secara serius oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi. Namun kesan yang muncul, Ketua dewan cuek dan terkesan membiarkan persoalan tersebut. Harusnya, saat gapura tersebut roboh, ketua DPRD Kabupaten Cirebon juga ikut berkomentar dan tidak usah menunggu ditanya media.
"Lah jangan-jangan selama ini ketua dewan juga tahu siapa oknum-oknum dewan yang diduga menjadi bandar proyek. Atau jangan-jangan dia sendiri diduga terlibat juga menjadi bandar proyek yang ada di Pemkab Cirebon. Semua serba mungkin kan," jelasnya.
Hal senada dikatakan Ade Riyaman yang juga pegiat anti korupsi Cirebon. Ade menyebutkan, sejak kurang lebih tiga tahun terakhir ini, sebagian besar proyek Pemkab Cirebon, diduga dimainkan oleh beberapa oknum anggota dewan. Mereka diduga menjadi bandar proyek, dan satu orang oknum bisa mendapatkan jatah lebih dari 30 paket proyek.
"Saya menduga, satu oknum anggota dewan dalam satu tahun anggaran, bisa mendapatkan paket pekerjaan lebih dari 30 paket. Bagaimana mereka mau fokus menjalankan fungsinya sebagai kontroling kalau toh menjadi pemain sekaligus wasit. Hancur lama-lama Kabupaten Cirebon kalau seperti ini terus," papar Ade.
Ade menilai, dengan robohnya gapura alun-alun taman pataraksa, sebetulnya bisa menjadi pintu masuk APH, mengungkap persoalan dugaan oknum dewan yang menjadi bandar proyek. Ade meminta pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mengungkap tuntas persoalan tersebut. Termasuk, keterlibatan dugaan oknum dewan yang diduga selama ini menjadi bandar proyek.
"Dengan dugaan beberapa oknum anggota dewan menjadi bandar proyek, asosiasi jasa kontruksi juga bubar. Ini harusnya diseriusi oleh APH, terlebih kejaksaan. Wajar kalau gapura roboh, toh pemilik paketnya juga diduga pusing karena banyak paket kegiatan yang harus diselesaikan. Sedangkan, finansial tidak didukung. Ya akhirnya kualitas yang menjadi korban," tambah Ade.
Sementara itu, saat dihubungi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon M Luthfi enggan memberikan komentar apa-apa. Terlebih ketika ditanya, apakah selama ini dirinya juga terlibat pengaturan proyek yang ada di Pemkab Cirebon.
"Waduh masalah itu ampun bos, saya no coment deh," ucapnya singkat. (maman suharman)
Editor : Doni Ramdhani

