Oknum Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Diminta Berhenti Jadi Bandar Proyek

Robohnya gapura alun-alun taman pataraksa, berbuntut panjang. Selain kabarnya aparat penegak hukum terus mendalami kasus tersebut, keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam proyek tersebut pun disorot. 

Oknum Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Diminta Berhenti Jadi Bandar Proyek
Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) Warcono Semaun menilai, kasus ini bukti dari salah satu imbas beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang selama ini diduga menjadi bandar proyek di beberapa SKPD. (maman suherman)

INILAHKORAN, Cirebon - Robohnya gapura alun-alun taman pataraksa, berbuntut panjang. Selain kabarnya aparat penegak hukum terus mendalami kasus tersebut, keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam proyek tersebut pun disorot. 

Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) Warcono Semaun menilai, kasus ini bukti dari salah satu imbas beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang selama ini diduga menjadi bandar proyek di beberapa SKPD.

Menurut Warcono, demo Aldera terkait gagalnya kepemimpinan Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon pada awal Desember tahun lalu, saat ini terbukti. Salah satunya, robohnya gapura di lokasi alun-alun taman pataraksa. Dia menyebutkan, sejak awal proyek tersebut disebut-sebut milik salah salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Baca Juga : Didepan Bupati Cirebon, DPUTR Bantah Kenakan Biaya Dokumen Kontrak

"Bukan rahasia umum lagi, proyek taman pataraksa tahap kedua diduga milik salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Padahal saat aksi unjuk rasa, sudah kami sampaikan ke ketua dewan. Intinya kami mempertanyakan, kenapa selama ini ada oknum-oknum anggota dewan yang diduga menjadi bandar proyek. Tapi, ya tidak pernah ada respon," kata Warcono, Minggu 7 Januari 2024.

Untuk itu, Warcono meminta tahun ini oknum-oknum anggota dewan tersebut, diminta berhenti menjadi bandar proyek. Dugaan tersebut dia lontarkan karena sebetulnya masalah tersebut bukan menjadi rahasia umum lagi, dan sudah menjadi konsumsi publik. Baik dikalangan SKPD sendiri maupun dikalangan lembaga kontrol sosial termasuk dikalangan APH yang ada di Kabupaten Cirebon.

"Kami sering koordinasi dengan beberapa kepala SKPD yang mempunyai kegiatan fisik. Mereka mengeluh, banyak proyek yang dikuasai oknum-oknum anggota dewan. Ini berlangsung lebih dari tiga tahun. APH juga saya yakin tahu, tapi ko sampai saat ini oknum-oknum tersebut masih aman-aman saja," ungkapnya.

Baca Juga : Duh, Bawaslu Karawang Catat 13.598 Alat Peraga Kampanye Melanggar

Warcono menilai, banyaknya proyek-proyek yang kualitasnya tidak maksimal, seharusnya disikapi secara serius oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi. Namun kesan yang muncul, Ketua dewan cuek dan terkesan membiarkan persoalan tersebut. Harusnya, saat gapura tersebut roboh, ketua DPRD Kabupaten Cirebon juga ikut berkomentar dan tidak usah menunggu ditanya media.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani