Otonomi Tubuh Bukan Sekadar Kebebasan Berbusana

INILAH, Jakarta - Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) yang juga magister profesi Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau Alissa Wahid mengatakan otonomi tubuh bukan sekadar kebebasan dalam berbusana, melainkan kedaulatan dalam menentukan apa yang terbaik untuk diri seseorang.

"Otonomi tubuh kalau tidak diberikan akan sulit mencapai tujuan lain seperti kondisi kesehatan yang ideal, orang sering menyederhanakannya jadi berpakaian minim, padahal tidak, ini terkait berbagai persoalan seperti perkawinan anak hingga marital rape," kata Alissa dalam diskusi daring "Otonomi Tubuh: Tubuhku adalah Milikku", Kamis.

Pelanggaran otonomi perempuan atas tubuhnya sendiri masih terjadi saat ini, termasuk praktik-praktik perkawinan anak di mana perempuan dinikahkan terlalu muda, bahkan ketika organ reproduksinya belum berkembang sempurna.

Baca Juga : Enam Bulan, Guardian Diskon Ratusan Produk Perawatan Tubuh dan Kecantikan

Persoalan pemerkosaan dalam pernikahan (marital rape) juga di mana aktivitas seksual dilakukan secara paksa pun salah satu bentuk pelanggaran otonomi tubuh.

Alissa mengatakan, penghakiman sosial yang terjadi adalah salah satu hal yang menyulitkan otonomi tubuh. Budaya, tradisi dan pandangan sosial yang sudah mendarah daging membuat pelanggaran otonomi tubuh bahkan dilakukan secara sukarela karena perempuan menganggap itulah yang diharapkan dan harus dilakukan olehnya.

Dia mencontohkan apa yang terjadi di berbagai daerah, perbedaan pandangan masyarakat terhadap anak lelaki dan perempuan yang dianggap tidak setara.

Baca Juga : Hindari Makanan dan Minuman Ini Saat Sarapan Agar Tak Langsung BAB

"Misalnya ketika keluarga punya anak lelaki dan perempuan, kalau makanannya lauk hewani yang mahal, banyak tempat di Indonesia lebih memprioritaskan untuk memberikannya kepada anak lelaki," katanya.