Pemkot Rancang Perwal Tentang Komite Sekolah

Tahapannya Disdik telah menggelar Focus Group Discussion (FGD)  dengan tema 'Optimalisasi Pengkajian Peraturan Wali Kota Bogor Tahun 2023 Tentang Komite Sekolah'

Pemkot Rancang Perwal Tentang Komite Sekolah

INILAHKORAN, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tengah merancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tahun 2023 tentang Komite Sekolah.

Tahapannya Disdik telah menggelar Focus Group Discussion (FGD)  dengan tema 'Optimalisasi Pengkajian Peraturan Wali Kota Bogor Tahun 2023 Tentang Komite Sekolah'. 

FGD dilakukan sebagai upaya untuk terus bergerak membangun dan memperbaiki sistem pendidikan yang carut marut.

Baca Juga : Ini Prakiraan Waktu dan Biaya Pembangunan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Leuwiliang !

FGD akhir pekan kemarin dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya, perwakilan Forkompinda, para komite sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) juga peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), pengawas sekolah, aktivis mahasiswa, LBH, kepala sekolah, guru serta dekan dari universitas.

"Bahwa dalam membangun sistem pendidikan yang perlu dimiliki adalah kepintaran, hati nurani dan komunikasi yang efektif dengan semua pihak. FGD membuka mata semua bahwa bukan hanya tentang Perwali, namun lebih dari itu adalah sebagai upaya untuk terus bergerak membangun dan memperbaiki sistem pendidikan yang carut marut," ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya pada Minggu 8 Oktober 2023.

"Dan Insya Allah ikhtiar ini bukan hanya memberikan dampak di Kota Bogor, tapi bisa menjadi model di tempat lain," tambah Bima.

Baca Juga : Wujudkan Pilpres Damai di Tahun 2024, Kodim Kabupaten Bogor Dapat Bantuan Pasukan Setan

Bima memaparkan, ada berbagai masukan yang disampaikan dalam FGD. Mulai dari aturan yang ada di Permendikbud Ristek, kemudian tupoksi, apa dan yang tidak boleh dilakukan sesuai aturan, alokasi anggaran, sumbangan, dilibatkannya mahasiswa, komite, akademisi, dalam penyusunan program sekolah serta penganggaran, keterbukaan laporan dan transparansi penggunaan anggaran, komite harus belajar memahami aturan yang ada dan sebagainya.

Halaman :


Editor : Ahmad Sayuti