PNS KBB Pertanyakan Tukin Tak Dicairkan Bersama Gaji ke-13, Sekda Ade Zakir Ungkap Alasannya

INILAHKORAN, Ngamprah - Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mempertanyakan tunjangan kinerja (Tukin) yang hingga kini belum cair.

Padahal, seharusnya tukin tersebut dicairkan bersamaan dengan pencairan gaji ke-13 yang sudah diterima PNS KBB pada Selasa 13 Juni 2023.

"Tukin yang mestinya dibayarkan bersamaan dengan gaji tersebut tidak ada," kata salah seorang PNS KBB yang enggan disebutkan namanya, Minggu 18 Juni 2023.

"Komponen gaji ke-13 itu merupakan gabungan dari gaji pokok dan tunjangan kinerja sebesar 50 persen. Tapi yang kami terima hanya gaji yang berasal dari pemerintah pusat atau dana alokasi umum (DAU), sementara tukin itu dari APBD KBB," jelasnya.

Ia menyebut, Tukin merupakan hak PNS yang seharusnya dicairkan tepat waktu. Oleh karenanya, jangan sampai tidak dicairkan terlebih saat ini sangat dibutuhkan untuk keperluan biaya pendidikan.

"Tadinya saya gembira, gaji ke-13 berikut Tukin akan cair sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tapi ternyata gak ada," keluhnya.

Di daerah lain, ungkap dia, gaji ke-13 dan tukinnya sudah dibayarkan secara bersamaan. Adapun aturan soal gaji ke 13 tertuang dalam Perbup No 16 Tahun 2023.  

Dalam pasal 3 dan 4 sudah dijelaskan aturan soal pemberian gaji ke 13 ini, yang besarnya sesuai dengan pangkat, status ASN, dan jangka waktu kerja si penerima gaji.

"Di ayat 6 disebut bahwa gaji ke-13 yang dibayarkan, didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2023," bebernya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir membenarkan jika Pemda KBB belum membayarkan tukin yang besarannya 50 persen. 

Namun, Ade pun belum berani menyebut kapan tukin bisa dicairkan.

"Untuk tukin, pasti dicairkan hanya memang belum dipastikan waktunya. Kita menunggu dulu potensi pendapatan, kalau memungkinkan pasti dicairkan," kata Ade.

Ade tak memungkiri, penyebab belum cairnya tukin dipengaruhi pendapatan asli Daerah (PAD) yang tak sesuai dengan target perencanaan. 

"Ini akibat berkurangnya penerimaan daerah pada APBD tahun 2023," ucapnya.

Menurutnya, diperlukan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan diluar belanja yang bersumber dari DAK Fisik, DBHCHT dan Bantuan Keuangan 

"Jadi, kita sekarang melakukan penghematan," tuturnya.

Ade menyebut, untuk tukin sendiri butuh anggaran sekitar Rp 25 miliar, berarti kalau 50 persennya yang harus dicairkan sekitar Rp 12 miliar," sebutnya.

Ade menambahkan, imbas dari pendapatan yang belum mencapai target tak hanya pada tertundanya pencairan tukin itu sendiri.

"Pemda KBB mengeluarkan kebijakan untuk pos belanja diutamakan pada kegiatan darurat dan prioritas utama pelayanan dasar masyarakat," tandasnya.*** (agus satia negara)