Sandiaga Uno dan Reza Zaki Bedah Buku Hukum Pariwisata Syariah
Business Law Community (BLC) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengadakan Webinar Bedah Buku Hukum Pariwisata Syariah di ASEAN.
INILAH, Bandung - Business Law Community (BLC) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengadakan Webinar Bedah Buku Hukum Pariwisata Syariah di ASEAN yang dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Rabu (7/7/2021).
Turut hadir dalam gelaran tersebut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Prof. M. Hawin dan Dosen Business Law BINUS University sekaligus sebagai penulis buku, Dr. Muhammad Reza Syariffudin Zaki. Pada kesempatan itu, Direktur BLC FH UGM Anabel M A Manulang dan Ketua Panitita Acara Yosephine Ceria Warnanda menyampaikan, ada lebih dari 1.000 peserta webinar.
Antusiasme dari kalangan mahasiswa, akademisi, praktisi, PNS, komunitas, hingga masyarakat mengikuti kegiatan webinar ini dikarenakan topik pembahasan yang sangat menarik. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan BINUS University, ILSA BINUS University, dan Penerbit Prenada Media.
Baca Juga : KPR Gaul bank bjb Sabet Penghargaan dari MarkPlus Inc
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Sigit Riyanto mengatakan bahwa buku Hukum Pariwisata Syariah di ASEAN ini terbilang langka dan tampaknya belum pernah ada di pasaran. Kajian ini menjadi penting terutama mengingat potensi Indonesia yang begitu besar dalam percaturan Halal Tourism di dunia.
Selama pandemi ini sebaiknya Indonesia dan ASEAN Menyusun kesepakatan-kesepakatan untuk mempersiapkan pengaturan Halal Tourism yang dapat memberikan kepastian hukum ke depannya.
Sandiaga Uno dalam materinya menyinggung bahwa usaha pemerintah untuk mendorong Pariwisata Halal sampai dengan tahun 2030 sudah begitu banyak, seperti membuat aplikasi Indonesian Muslim Friendly Tourism, Gerakan beli produk Halal, pengembangan dompet digital Syariah, kolaborasi dengan Travel Agent. Saat ini Indonesia menjadi negara nomor satu di dunia Bersama dengan Malaysia dalam pengembangan Halal Tourism.
Baca Juga : Menko Airlangga: Indonesia Bertekad Jadi Negara Berpendapatan Tinggi
Kemudian, Prof. M. Hawin menyampaikan bahwa ASEAN baru-baru ini telah menyepakati ASEAN Trade in Services Agreement. Namun, ASEAN Trade in Services Agreement ini memiliki pengaturan yang agak berbeda dengan WTO, terutama mengenai pengaturan keberlakuan umum dan khususnya.
Halaman :
