Sengketa Lahan SDN Bunisari Kembali Bergulir, Ahli Waris Kembali Pastikan Batas Lahan yang Diklaim Milik Keluarga 

INILAHKORAN, Ngamprah - Kasus sengketa lahan SDN Bunisari di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali bergulir.

Pasalnya, pihak ahli waris bersama kuasa hukum dan sejumlah pihak terkait kembali mendatangi SDN Bunisari untuk memastikan batas-batas sengketa lahan SDN Bunisari yang diklaim menjadi hak ahli waris.

"Hari ini SDN Bunisari atau yang dulunya dikenal SDN Langensari kembali kedatangan pihak penggugat dan kuasa hukum kasus sengketa lahan SDN Bunisari," kata guru SDN Bunisari M Satori saat ditemui, Jumat 5 Januari 2024.

Selain itu, sambung Satori, bersama pihak penggugat juga turut hadir perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan dari Bagian Hukum Setda Pemda Bandung Barat.

"Kedatangan mereka untuk memastikan batas-batas lahan milik penggugat, mulai dari barat, timur, utara dan selatan," sebutnya.

Menurutnya, objek yang disengketakan pihak ahli waris masih bangunan sekolah SDN Bunisari. Namun, terkait dokumen-dokumennya mungkin nanti diselesaikan di pengadilan.

Meski begitu, pihaknya memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Senin mendatang tidak akan terganggu.

"Bangunannya mulai dari kelas 3A, 3B dan 3C, 4A, 4B dan 4C. Serta kelas 5B yang dipakai untuk kegiatan KBM. Semuanya ada 19 rombongan belajar (Rombel)," tuturnya.

Sebelumnya, sengketa lahan SDN Bunisari di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), masih terus bergulir. 

Pihak ahli waris mengklaim jika itu adalah lahan mereka dan memiliki bukti tertulis, di satu sisi Pemda KBB juga mengakui jika itu adalah aset yang diserahkan dari Kabupaten Bandung. 

Pada saat dilakukan mediasi yang dihadiri oleh pihak perwakilan ahli waris, sekolah, desa, kecamatan, Kapolsek, dan Danramil Padalarang, berjalan buntu. 

Sebab, masing-masing bersikukuh dengan argumennya bahwa lahan seluas 700 meter persegi itu yang awalnya ditempati SD Negeri Langensari itu adalah milik mereka.

Salah seorang perwakilan ahli waris menyatakan jika pihaknya memiliki bukti kepemilikan lahan berupa Akta Jual Beli (AJP) yang dikeluarkan pemerintah kecamatan pada tahun 1970. Oleh karenanya pihaknya akan menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum supaya semuanya jelas hitam di atas putih. 

"Kita proses hukum supaya persoalan ini jelas, Insya Allah akan diuruskan lanjut ke pengadilan, karena kami pegang dokumen pemilikan lahan yang lengkap," ujar perwakilan ahli waris yang enggan disebutkan namanya. (agus satia negara)