Soal Pembangunan RSUD Bogor Utara, Legislator Sayangkan Belum ada Permohonan Bantuan ke Pemprov Jabar
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe menyayangkan Pemkab Bogor yang dia anggap belum mengirimkan proposal permohonan bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung.
INILAHKORAN, Parung-Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe menyayangkan Pemkab Bogor yang dia anggap belum mengirimkan proposal permohonan bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung.
Padahal, Pemkab Bogor setidaknya membutuhkan anggaran setidaknya Rp 300 miliar untuk membangun Gedung B dan Gedung C RSUD Bogor Utara, yang berlokasi di Desa Cogrek, Parung.
"Tahun 2023 tidak ada Banprov atau hibah Jawa Barat untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung," ujar Abdul Haris Bobihoe kepada wartawan, Selasa, (03/02/2023)
Abdul Haris Bobihoe meminta Pemkab Bogor segera mengirimkan proposal permohonan Banprov Jawa Barat, agar bisa terealisasi di Tahun Anggaran (TA) 2024 mendatang.
"Walaupun wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Bekasi dan Kota Depok, saya sebenarnya warga Kabupaten Bogor. Saya akan kawal permohonan Banprov Jawa Barat untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara," pinta politisi Partai Gerindra ini.
Diwawancarai terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mike Kartalina Suwardi mengaku sudah membuat dan mengirimkan proposal permohonan Banprov Jawa Barat untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara.
"Kami sudah mengajukan proposal tersebut ke Pemprov Jawa Barat, bahkan saya ikut ngawal ke Kota Bandung. Alasan kami memohon Banprov, karena anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tingkat II diprioritaskan untuk mengadakan alat-alat kesehatan dan perekrutan tenaga kesehatan," ucap Mike Kartalina Suwardi.
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku akan mengupayakan langkah lain agar bisa mendapatkan anggaran untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung.
"Selain Banprov Jawa Barat, kami akan cari anggaran dari hibah negara Saudi Arabia dan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK), kami juga akan beraudiensi dengan Komisi VIII DPR RI," kata Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan. (Reza Zurifwan)***
