Terkait Sewa Mobil Dinas, Guru Besar STAIN Cirebon Aspresiasi Efesiensi Anggaran Pemkab Cirebon

Sugianto menyebutkan, kalau diestimasikan biaya sewa untuk inova terbaru yang jumlahnya 31 unit dikalikan Rp. 10 juta per unitnya, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp. 310 juta setiap bulannya. Kalau dikalikan 12 bulan, maka setiap tahunnya mengeluarkan biaya Rp. 3,720 milyar. Sementara kalau membeli 31 unit dengan harga per unit rata-rata Rp. 450 juta saja, maka biayanya mencapai Rp. 13,950 milyar.

Sedangkan untuk estimasi  penyewaan mitsubishi xpander dengan jumlah 40 unit dan biaya sewa per unitnya Rp. 7 juta, maka dalam sebulan menghabiskan anggaran Rp. 280 juta. Kalau dikalikan 12 bulan, maka biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 3, 360 milyar. Kalau dijumlahkan maka dalam setahun biaya sewa mencapai Rp. 7,080 milyar.

"Kalau beli baru tinggal dikalikan saja. Harga Xpander misalnya Rp. 350 juta dikalikan 40 unit,  jumlahnya mencapai Rp. 14 milyar. Apalagi dijumlahkan dengan beli inova dikisaran Rp. 450 juta dikalikan 31 unit, nilainya mencapai Rp. 13.950 milyar. Kalau ditotal mendekati angka Rp. 28 milyar. Belum biaya lain lainnya. Hitungannya pemborosan anggaran, " papar Sugiyanto.

Untuk itu, dirinya yakin hasil kajian akademisi UGM terkait sewa mobil, sudah tepat sasaran karena untuk efesiensi anggaran di Pemkab Cirebon. Kalau banyak yang menilai dengan uang sewa yang cukup besar, tapi pemda tidak punya aset kendaraan, itu keliru besar. Masalahnya, selama ini juga ternyata banyak mobil dinas yang tidak terawat, padahal biaya perawatan setiap bulannya ada.

"Ya mendingan sewa mobil baru. Pejabat tinggal duduk manis, mobil stanby dalam kondisi bagus. Tinggal, mampu tidak mereka dengan fasilitas memadai memaksimalkan kinerja dalam pelayanan publik. Kinerja ini yang harus diawasi.

Sugianto menambahkan, ada saatnya melakukan kritik kepada Pemkab Cirebon, selagi kebijakan yang diambil itu salah. Tapi ada saatnya mendukung kebijakan, kalau berpihak kepada masyarakat. Terlebih dalam hal efesiensi anggaran. Untuk itu, dirinya meminta kepada Pemkab Cirebon agar terus melakukan terobosan dalam ranah pelayanan kebijakan publik.

"Kalau kebijakan bupati selalu dipolitisir, ya salah juga. Kan tidak semua kebijakan itu salah. Selagi tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, serta ada efesiensi anggaran di dalammya, ya harus didukung. Kecuali kebalikannya, ya harus di kritisi, " tukasnya. (maman suharman)