Tim Hitung Kerugian Negara Proyek Pembangunan RSUD Parung Diturunkan BPK

INILAHKORAN, Parung - Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sepakat mengenai dugaan kerugian negara dalam proyek pembangunan RSUD Parung di Desa Cogrek.

BPK pun menurunkan tim untuk menghitung kerugian negara dalam proyek senilai Rp93,4 miliar tersebut. Proses pembangunan fisik RSUD Parung itu dikerjakan PT Jaya Semanggi Enjineering (JSE).

"Jumat kemarin kami sudah mengekspose keempat kalinya dengan BPK, kami pun sepakat, lalu mereka pun menurunkan tim untuk menghitung kerugian negara pada proyek pembangunan RSUD Parung," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Sri Kuncoro melalui Kasi Pidana Khusus Dodi Wiraatmaja kepada wartawan, Senin, 19 Juni 2023.

Baca Juga : Setelah Satu Minggu Berkantor Di Alun-alun, Bima Rutin Berkeliling Cek Fasilitas

Dodi Wiraatmaja menuturkan walaupun pihak PT JSE belum memenuhi panggilan kejaksaan, namun jajarannya sudah memibta keterangan dari vendor atau rekanan pendukung perusahaan kontraktor yang berdomisili di Kota Surabaya, Jawa Timur tersebut.

"Selain dugaan kerugian negara sebesar Rp36 miliar, dalam tahap penyelidikan kami juga menemukan dugaan mark up pemasangan jaringan listrik dari Rp1 miliar ke Rp3 miliar. Lalu ada dugaan fiktif dukungan dari vendor sebagai salah satu persyaratan, hingga perusahaan tersebut sebenarnya tidak  mampu atau sanggup dalam melaksanakan pembangunan RSUD Parung," tutur Dodi Wiraatmaja.

Ia menjelaskan hingga kini PT JSE tidak kooperatif, dengan tidak permah memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, untuk mengklarifikasi dugaan mark up, kekurangan volume pada proyek insfeastruktur kesehatan yang dibiayai oleh Pemprov Jawa Barat tersebut.

Baca Juga : Rudy Susmanto Optimis Partai Gerindra Menang, Prabowo Presiden!!

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa pihaknya menunggu permasalahan hukum yang 'melanda' proyek pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung.