Utang Pemda KBB Capai Rp260 Miliar, Tokoh Pendiri: KBB Tidak Baik-baik Saja 

INILAHKORAN, Ngamprah - Kondisi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat yang masih menyisakan beragam persoalan menuai keprihatinan sejumlah tokoh di daerah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung tersebut.

Pasalnya, selama hampir tiga tahun terakhir kondisi keuangan Pemda Bandung Barat belum pulih pasca dilanda pandemi Covid-19. Kemudian, pada 2023 beban utang masih harus dibayarkan Pemda Bandung Barat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan besarannya mencapai Rp105 miliar.

"Persoalan keuangan Pemda Bandung Barat juga terjadi pada sejumlah proyek yang dikerjakan pada 2023 yang mengalami gagal bayar hingga mencapai Rp166 miliar," ungkap salah satu pendiri KBB Eman Sulaeman kepada wartawan.

Baca Juga : Dadang Supriatna Dorong Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Melalui Optimalisasi Ziswaf

Menurutnya, carut marut Bandung Barat ini terlihat dari hasil evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Keputusan Mendagri No.100.2.1.3-1109 Tahun 2023.

"Posisi KBB berada pada urutan ke 385 dari 400 kabupaten di seluruh Indonesia dengan klasifikasi nilai sangat rendah," tuturnya.

Eman menyebut, perlu diambil sejumlah kebijakan yang bisa mempercepat pemulihan keuangan Pemda Bandung Barat. Pasalnya, dengan total beban utang sekitar Rp260 miliar, menunjukkan KBB dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. 

Baca Juga : Bus TMP Rute Stasiun Kereta Cepat Padalarang Kian Diminati, Dishub KBB Bakal Pikirkan Nasib Madona

"Bagaimana bisa dikatakan baik, dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp500 miliar lebih, itu berarti setengahnya harus digunakan untuk membayar utang," sebutnya.