Utang Pemda KBB Capai Rp260 Miliar, Tokoh Pendiri: KBB Tidak Baik-baik Saja 

INILAHKORAN, Ngamprah - Kondisi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat yang masih menyisakan beragam persoalan menuai keprihatinan sejumlah tokoh di daerah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung tersebut.

Pasalnya, selama hampir tiga tahun terakhir kondisi keuangan Pemda Bandung Barat belum pulih pasca dilanda pandemi Covid-19. Kemudian, pada 2023 beban utang masih harus dibayarkan Pemda Bandung Barat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan besarannya mencapai Rp105 miliar.

"Persoalan keuangan Pemda Bandung Barat juga terjadi pada sejumlah proyek yang dikerjakan pada 2023 yang mengalami gagal bayar hingga mencapai Rp166 miliar," ungkap salah satu pendiri KBB Eman Sulaeman kepada wartawan.

Menurutnya, carut marut Bandung Barat ini terlihat dari hasil evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Keputusan Mendagri No.100.2.1.3-1109 Tahun 2023.

"Posisi KBB berada pada urutan ke 385 dari 400 kabupaten di seluruh Indonesia dengan klasifikasi nilai sangat rendah," tuturnya.

Eman menyebut, perlu diambil sejumlah kebijakan yang bisa mempercepat pemulihan keuangan Pemda Bandung Barat. Pasalnya, dengan total beban utang sekitar Rp260 miliar, menunjukkan KBB dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. 

"Bagaimana bisa dikatakan baik, dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp500 miliar lebih, itu berarti setengahnya harus digunakan untuk membayar utang," sebutnya.

"Saya malah khawatir tahun 2024 pembangunan jadi terhambat, karena PAD habis buat bayar utang," ucapnya.

Eman pun mempertanyakan penyebab sulit bangkitnya KBB setelah badai pandemi Covid-19. Padahal, daerah tetangga di Bandung Raya, seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung berhasil bangkit.

"Saya pikir bukan hanya soal kebijakan keuangan semata yang perlu diambil oleh pemerintah, mungkin KBB juga  perlu  diruwat agar cepat pulih dari berbagai kesulitan ini," tegasnya yang saat pemekaran sebagai Ketua Forum Pemuda Bandung Barat.

Ruwatan yang dimaksud, jelas Eman, dengan menggelar doa bersama yang digelar di masjid-masjid dengan harapan KBB cepat bangkit dari keterpurukan.

"Ikhtiarnya melalui kebijakan dan tetap harus diiringi pula dengan doa. Melalui doa kita memohon pertolongan, kekuatan, dan petunjuk-Nya agar KBB dapat segera bangkit," jelasnya.

"Sekarang bukan waktunya lagi mencari kambing hitam siapa yang bersalah dan paling bertanggung jawab. Namun, bagaimana semua pihak bersatu untuk Bandung Barat ke depan yang lebih baik," tegasnya.

Eman pun menyarankan kepada Pemda Bandung Barat agar menerapkan konsep pentahelix di mana unsur akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media ikut dilibatkan dalam pembangunan dengan kapasitasnya masing-masing. 

"Jangan sampai terjadi pengkotak-kotakan yang hanya akan membuat KBB sulit bangkit," ujarnya.

Eman menyebut, Bandung Barat dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di 16 kecamatan, bukan untuk segelintir atau sekelompok orang. 

"Saya mengajak kepada pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk bersatu, meluruskan kembali tujuan pemekaran ke jalur yang dicita-citakan," ungkapnya.

Tak kalah penting, tambah Eman,  baik pejabat sampai masyarakatnya harus tumbuh rasa memiliki terhadap Bandung Barat. 

"Dengan begitu akan terpatri semangat juang bagaimana membawa Bandung Barat ke arah yang lebih baik," tutupnya. (agus satia negara)