Utang Pemda KBB Capai Rp260 Miliar, Tokoh Pendiri: KBB Tidak Baik-baik Saja 

Kondisi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat yang masih menyisakan beragam persoalan menuai keprihatinan sejumlah tokoh di daerah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung tersebut.

Utang Pemda KBB Capai Rp260 Miliar, Tokoh Pendiri: KBB Tidak Baik-baik Saja 
Selama hampir tiga tahun terakhir kondisi keuangan Pemda Bandung Barat belum pulih pasca dilanda pandemi Covid-19. Kemudian, pada 2023 beban utang masih harus dibayarkan Pemda Bandung Barat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan besarannya mencapai Rp105 miliar. (agus satia negara)

"Saya malah khawatir tahun 2024 pembangunan jadi terhambat, karena PAD habis buat bayar utang," ucapnya.

Eman pun mempertanyakan penyebab sulit bangkitnya KBB setelah badai pandemi Covid-19. Padahal, daerah tetangga di Bandung Raya, seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung berhasil bangkit.

"Saya pikir bukan hanya soal kebijakan keuangan semata yang perlu diambil oleh pemerintah, mungkin KBB juga  perlu  diruwat agar cepat pulih dari berbagai kesulitan ini," tegasnya yang saat pemekaran sebagai Ketua Forum Pemuda Bandung Barat.

Baca Juga : DBD Meningkat, Dinkes Imbau Warga Lakukan Hal Ini

Ruwatan yang dimaksud, jelas Eman, dengan menggelar doa bersama yang digelar di masjid-masjid dengan harapan KBB cepat bangkit dari keterpurukan.

"Ikhtiarnya melalui kebijakan dan tetap harus diiringi pula dengan doa. Melalui doa kita memohon pertolongan, kekuatan, dan petunjuk-Nya agar KBB dapat segera bangkit," jelasnya.

"Sekarang bukan waktunya lagi mencari kambing hitam siapa yang bersalah dan paling bertanggung jawab. Namun, bagaimana semua pihak bersatu untuk Bandung Barat ke depan yang lebih baik," tegasnya.

Baca Juga : Baznas Kab Bandung Tetapkan Zakat Fitrah 2024 Sebesar Rp. 40 Ribu Per Jiwa

Eman pun menyarankan kepada Pemda Bandung Barat agar menerapkan konsep pentahelix di mana unsur akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media ikut dilibatkan dalam pembangunan dengan kapasitasnya masing-masing. 


Editor : Doni Ramdhani