INILAHKORAN, Bandung - Ketua DPD REI Jawa Barat
Joko Suranto mengatakan, masih tingginya angka backlog
hunian di tingkat nasional maupun Jawa Barat disebabkan beragam faktor.
Beberapa faktor tersebut, dikemukakan
Joko Suranto diantaranya ketimpangan suplai dengan kebutuhan, komitmen pemerintah, dan kolektibilitas masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen.
"Harapan saya, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota terbuka soal data-data. Kita siap menyusun kajian untuk menghadirkan solusi persoalan backlog
hunian ini," kata
Joko Suranto, Sabtu 5 Agustus 2023.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, angka backlog
hunian di tingkat nasional dituturkan Joko adalah 12,71 juta. Sekitar 2,7 juta diantaranya, berasal dari angka nasional yakni di kawasan Jawa Barat.
Apabila merujuk data dari BPS, kebutuhan
hunian adalah 800 unit pertahun untuk tingkat nasional. Sementara suplai industri properti di angka 250 per tahun, dan 200 ribu unit pembangunan mandiri.
"Untuk suplai dan pembangunan mandiri masyarakat, di angka 56,3 persen dari kebutuhan dan angka kebutuhan tidak terpenuhi per tahun ini terus berakumulasi," ucapnya.
Joko mengatakan, bahwa masing-masing pemerintah termasuk daerah berkewajiban proaktif dalam menekan
angka backlog
hunian. Setidaknya dinas terkait memiliki data akurat.
"Selain itu, kita juga menyoroti soal layanan perizinan dari pemerintah. Bahkan harus menunggu bertahun-tahun. Padahal percepatan perizinan ini penting untuk meningkatkan jumlah suplai, yang ujungnya angka backlog
hunian terus berkurang," ujar dia. ***
(Yogo Triastopo)