Bila Proyek Alat Antropometri Gagal Digelar, Tiga Pejabat Dinkes Harus Dicopot

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan setiawan meradang. Hal tersebut berkaitan dengan masih belum dikirimnya alat antropometri Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon. Padahal, pihak Dinkes berjanji, alat penting untuk mengetahui penyakit stunting itu, akan dikirim hari Senin kemarin.

Bila Proyek Alat Antropometri Gagal Digelar, Tiga Pejabat Dinkes Harus Dicopot
Aan mengaku ragu dengan kesiapan vendor dan kinerja Dinkes. Kurang transparannya tentang mekanisme lelang, serta tidak terbukanya pihak Dinkes membuat pemberitaan proyek alat antropometri semakin liar. Sementara, pada 21 Juli ini anggaran DAK dari Kemenkes sebesar Rp22 miliar itu harus sudah selesai di upload. (ilustrasi/net)

INILAHKORAN, Cirebon - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan setiawan meradang. Hal tersebut berkaitan dengan masih belum dikirimnya alat antropometri Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon. Padahal, pihak Dinkes berjanji, alat penting untuk mengetahui penyakit stunting itu, akan dikirim hari Senin kemarin.

"Saya tahunya dari pemberitaan di media. Memang pihak Dinkes sempat berjanji juga, alat antropometri akan datang hari Senin tanggal 17 bulan ini.  Tapi setelah saya cek, barang tersebut sama sekali belum datang," kata Aan, Rabu 19 Juli 2023

Lebih miris lagi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek alat antropomerti Sudiyono membuat komentar nyeleneh. Aan mengaku heran dengan pernyataan Sudiyono yaitu vendor yang menang lelang akan mengirim barang pinjaman yang jumlahnya 400 unit. Justru dengan pernyataan itu, semakin menyakinkan bahwa vendor memang tidak punya stok barang.

Baca Juga : Banyak Berperan dalam Program UKW Gratis, Emil Diberi Penghargaan PWI Jabar

"Sudiyono berkomentar di media seperti itu. Itu fandanya sampai sekarang vendor atau penyedia barang, masih belum siap. Harusnya, setelah klik pemenang, PPK segera mengecek kesiapan vendor untuk menyediakan barang," ucapnya.

Aan mengaku ragu dengan kesiapan vendor dan kinerja Dinkes. Kurang transparannya tentang mekanisme lelang, serta tidak terbukanya pihak Dinkes membuat pemberitaan proyek alat antropometri semakin liar. Sementara, pada 21 Juli ini anggaran DAK dari Kemenkes sebesar Rp22 miliar itu harus sudah selesai di upload.

"Kelihatannya ada proses yang salah saat awal penentuan pemenang. Kalau PPK segera mengecek ketersedian barang, mereka bisa membatalkan kontrak, kalau saja pemenang lelang yang sekarang ternyata dinilai tidak punya barang," paparnya.

Baca Juga : Nelayan Ganjar Ajak Masyarakat Rawat Keberlangsungan Ekosistem Laut

Dirinya justru mengaku khawatir, pemenang lelang yaitu PT Imedin  benar benar tidak mempunyai spek barang seperti yang mereka tawarkan. Kalau kondisi itu terjadi, dia meminta bupati Cirebon untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadinkes, Sekdis dan PPK Dinkes Kabupaten Cirebon.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani