Bila Proyek Alat Antropometri Gagal Digelar, Tiga Pejabat Dinkes Harus Dicopot

INILAHKORAN, Cirebon - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan setiawan meradang. Hal tersebut berkaitan dengan masih belum dikirimnya alat antropometri Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon. Padahal, pihak Dinkes berjanji, alat penting untuk mengetahui penyakit stunting itu, akan dikirim hari Senin kemarin.

"Saya tahunya dari pemberitaan di media. Memang pihak Dinkes sempat berjanji juga, alat antropometri akan datang hari Senin tanggal 17 bulan ini.  Tapi setelah saya cek, barang tersebut sama sekali belum datang," kata Aan, Rabu 19 Juli 2023

Lebih miris lagi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek alat antropomerti Sudiyono membuat komentar nyeleneh. Aan mengaku heran dengan pernyataan Sudiyono yaitu vendor yang menang lelang akan mengirim barang pinjaman yang jumlahnya 400 unit. Justru dengan pernyataan itu, semakin menyakinkan bahwa vendor memang tidak punya stok barang.

"Sudiyono berkomentar di media seperti itu. Itu fandanya sampai sekarang vendor atau penyedia barang, masih belum siap. Harusnya, setelah klik pemenang, PPK segera mengecek kesiapan vendor untuk menyediakan barang," ucapnya.

Aan mengaku ragu dengan kesiapan vendor dan kinerja Dinkes. Kurang transparannya tentang mekanisme lelang, serta tidak terbukanya pihak Dinkes membuat pemberitaan proyek alat antropometri semakin liar. Sementara, pada 21 Juli ini anggaran DAK dari Kemenkes sebesar Rp22 miliar itu harus sudah selesai di upload.

"Kelihatannya ada proses yang salah saat awal penentuan pemenang. Kalau PPK segera mengecek ketersedian barang, mereka bisa membatalkan kontrak, kalau saja pemenang lelang yang sekarang ternyata dinilai tidak punya barang," paparnya.

Dirinya justru mengaku khawatir, pemenang lelang yaitu PT Imedin  benar benar tidak mempunyai spek barang seperti yang mereka tawarkan. Kalau kondisi itu terjadi, dia meminta bupati Cirebon untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadinkes, Sekdis dan PPK Dinkes Kabupaten Cirebon.

"Manajemen Dinkes sejak awal tidak transfaran. Antara Kadinkes, sekdis dan PPK terkesan saling lempar tanggung jawab. Kalau memang proyek ini barangnya tidak ada, tiga orang ini harus diberi sanksi berat. Lah, ini kan salah satu program Jokowi untuk pencegahan stunting," paparnya.

Aan menambahkan, sangat wajar kalau ke tiga pejabat Dinkes Kabupaten Cirebon diberi sanksi berat. Itupun kalau memang tahun ini proyek alat antropometri gagal digelar karena persoalan ketidak sediaan barang. Namun pihaknya masih menunggu, apakah pihak vendor sebagai pemenang lelang, bisa mengirim barang sampai batas kontrak yang sudah disepakati.

"Komisi IV saja belum melihat bentuk kontraknya seperti apa. Sampai tanggal berapa juga batas waktunya. Ya itu tadi, karena kami juga kesulitan meminta data kongkret ke pihak Dinkes. Pokoknya kalau proyek ini gagal, tiga pejabat Dinkes ini harus diberi sanksi berat," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek alat antropometri yang berasal dari Kemenkes untuk Dinkes Kabupaten Cirebon, semakin kacau. Pemenang lelang yaitu PT. Imedin, gagal mengirim barang pada tanggal 17 Juli kemarin.

Anehnya, pihak PPK dengan santai menyebutkan bahwa vendor akan mengirim barang sebanyak 400 unit, dari 1.800 unit lebih barang yang tertera pada kontrak. Lucunya kata PPK, Sudiyono, barang tersebut hasil pinjaman dan bukan asli produksi vendor pemenang lelang.

Namun sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi apapun yang membuat publik bisa mengetahui ,apa sebetulnya persoalan yang sedang dihadapi. Beberapa kali Kadinkes Kabupaten Cirebon, Neneng Hasanah dihubungi, enggan berkomentar apa-apa. Begitupun dengan pernyataan Sekdis Dinkes, Edi Susanto dan PPK Sudiyono. Mereka terkesan saling lempar tanggung jawab dan terkesan saling menyalahkan.*** (maman suharman)