BPH Migas dan Telkom Siapkan Pengawasan Digital BBM Serta Gas Bumi 

"Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tugas dan fungsi serta capaian kinerja BPH Migas kepada masyarakat. Pada kegiatan sosialisasi ini dibahas mengenai tugas dan fungsi BPH Migas, kinerja BPH Migas pada tahun 2020, dan kuota serta realisasi jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. Hal yang menjadi isu kegiatan hilir migas," paparnya.

Masih kata Fanshurullah, mulai dari pengawasan pelaksanaan program BBM Satu Harga dan Sub-Penyalur. Pengawasan terhadap distribusi BBM di 8.202 Lembaga Penyalur (SPBU, SPBN, SPDN, APMS, SPBB), 192 terminal BBM di seluruh Indonesia. Pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa dengan Panjang pipa transmisi 5.254,5 Km dan Panjang pipa distribusi 6.180,5 Km. Cadangan BBM Nasional dan Lelang Ruas Transmisi (RT) dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD). Penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dan, penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga. 

"BPH Migas bertugas meningkatkan PNBP atau iuran kita membantu negara supaya PNBPnya naik dari mana sumbernya, ada 150 badan usaha yang mempunyai izin niaga umum di mana transaksi BBMnya mencapai 75 miliar liter pertahun. Jadi kami tingkatkan sehingga nanti di semua badan usaha yang memiliki izin niaga umum itu dipasang alat sehingga nanti terdigitalisasi semua order yang keluar baik volume, sehingga PNBP bisa naik signifikan. Tiga hal ini yang akan sinergiskan dengan PT Telkom," terang Fanshurullah.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, pihaknya menyambut sekali bahwa hari ini menyaksikan momen penting dengan penandatanganan MoU Telkom dengan BPH Migas, ini dilakukan agar bisa ada peningkatan PNBP dan suatu keniscayaan segalanya harus disesuai kalau ingin mengefisienkan.