BPH Migas dan Telkom Siapkan Pusat Data BBM Subsidi
BPH Migas menggandeng Telkom. Dalam nota kesepahaman yang diteken, kerja sama itu demi kepentingan analisis big data BBM dan gas bumi.
“Adanya nota kesepahaman ini agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sehingga, kebijakan dan aturan yang dikeluarkan BPH Migas bisa efektif dan antisipatif dalam menghadapi kondisi sekarang dan yang akan datang,” jelas Fanshurullah.
Lebih jauh dia menyebutkan, usai penandatanganan nota kesepahaman itu dilanjutkan dengan sosialisasi tugas dan fungsi serta capaian kinerja BPH Migas kepada masyarakat. Pada kegiatan sosialisasi tersebut, selain dibahas mengenai tugas dan fungsi, kinerja BPH Migas pada 2020, pihaknya pun akan memasparkan terkait kuota serta realisasi jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan.
Sejauh ini, pengawasan dilakukan terhadap distribusi BBM di 8.202 lembaga penyalur (SPBU, SPBN, SPDN, APMS, SPBB) dan 192 terminal BBM di seluruh Indonesia. Selain itu, pengawasan pun dilakukan terhadap kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa dengan pipa transmisi sepanjang 5.254,5 km dan pipa distribusi sepanjang 6.180,5 km.
Baca Juga : BPJAMSOSTEK Fokus Pada Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
“BPH Migas bertugas meningkatkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) atau iuran kita membantu negara supaya PNBP-nya naik. Dari mana sumbernya? Ada 150 badan usaha yang mempunyai izin niaga umum di mana transaksi BBM-nya mencapai 75 miliar liter per tahun. Jadi, kami tingkatkan sehingga nanti di semua badan usaha yang memiliki izin niaga umum itu dipasang alat sehingga nanti terdigitalisasi semua order yang keluar baik volume, sehingga PNBP bisa naik signifikan. Tiga hal ini yang akan sinergiskan dengan PT Telkom,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno merespons positif sinergi yang dilakukan BPH Migas dan Telkom. Terlebih, kerja sama itu dilakukan untuk meningkatkan PNBP.
“Tentunya, digitalisasi harus dilakukan. Semoga proses itu cepat dan tanpa ada halangan yang berarti dan segera terlihat peningkatan kontribusi kepada negara,” ucapnya singkat.
Dia menambahkan, dengan adanya nota kesepahaman itu diharapkan ketersediaan dan distribusi BBM dan gas bumi yang ditetapkan pemerintah dapat lebih terjamin. Melalui pemanfaatan teknologi digital ini diharapkannya mampu mewujudkan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (rizki mauludi/dnr)
Halaman :
