Dedi Mulyadi: Presiden Jangan Didikte Soal Menteri

INILAH, Bandung- Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap tidak ada pihak yang mendikte Presiden Joko Widodo dalam penunjukan menteri pada kabinetnya. Dia mengajak semua pihak untuk tidak memaksakan diri mengajukan calon menteri.  

Menurut dia, presiden harus dibantu para menteri yang memiliki kemampuan manajerial dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Mengingat, bahwa presiden diusung oleh partai politik karena memiliki keyakinan bahwa presiden bisa mewujudkan seluruh mimpi dan harapan masyarakat untuk hidup layak dan sejahtera. Negara juga memiliki mimpi bahwa keutuhan NKRI tetap terjaga.

"Untuk itu saya memandang bahwa seluruh otoritas penunjukan menteri adalah kewenangan presiden. Tak elok rasanya kita harus mendikte presiden untuk ngomong soal penjatahan menteri. Biarkan presiden memiliki otoritas untuk menentukan siapa dan dari menteri yang akan ditunjuk, tanpa harus membicarakan bahwa dia dari partai, kalangan profesional atau dari kelompok mana pun," ujar Dedi, via sambungan telepon Rabu (3/7/2019).

Menurut dia, harapan masyarakat terhadap presiden adalah mendapat menteri-menteri yang sesuai dengan proporsi, kemampuan, dan akselerasi kerja sama. Dengan begitu,  partai dan semua pihak agar jangan terlalu mendikte dan memaksakan diri. 

"Sehingga ketika jadi menteri, maka dia mengabdi kepada presiden bukan kepada partai. Itu cara membangun kinerja kabinet yang berkualitas," katanya. 

Selain itu, terkait penentuan calon menteri, presiden tidak boleh dibatasi oleh apa pun. Misalnya, presiden bekehendak mengambil nama A, B, C, D. Dia mampu pada bidangnya, kemudian orang itu secara politik kebetulan punya afiliasi dengan partai A, ya tidak masalah jika presiden berkehendak.

Atau partai B, misalnya, menginginkan banyak nama untuk jadi menteri. Tapi secara kebetulan dari sisi personalitas dan postur, yang bersangkutan tidak begitu cukup mumpuni untuk bekerja pada bidang-bidang yang tersedia, ya jangan juga itu dipaksakan.