Formulasi Perhitungan UMK 2024 Belum Diketahui, Disnaker Cimahi Segera Lakukan Pembahasan dengan Dewan Pengupahan

INILAHKORAN, Cimahi - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi mengakui hingga saat ini belum mengetahui formulasi perhitungan upah minimum kota (UMK) tahun 2024.

Kendati demikian, Disnaker menyebut dewan pengupahan Kota Cimahi bakal segera melaksanakan rapat guna membahas UMK tahun 2024.

"Kita akan segera melakukan pembahasan UMK tahun 2024 bersama Dewan Pengupahan Kota Cimahi yang terdiri dari unsur pemerintah, buruh dan pengusaha," ungkap Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Disnaker Kota Cimahi, Febie Perdana belum lama ini.

Febie mengakui hingga saat ini pihaknya pun belum menerima surat resmi dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI terkait penetapan UMK tahun 2024.

Menurutnya, setelah ada formulasi UMK, baru Dewa Pengupahan Kota Cimahi akan melakukan penghitungan.

"Kita masih menunggu dari Kemenaker terkait penetapan upah tahun depan. Terutama soal formulasinya," tuturnya.

Kemudian, sambung Febie, hasil akhirnya nanti bakal disampaikan kepada Wali Kota Cimahi yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat yang akan menetapkan UMK.

"Kita nanti mulai melakukan pembahasan dalam sidang pleno yang hasilnya direkomendasikan kepada kepala daerah dan diusulkan kepada gubernur," ujarnya.

Untuk diketahui, UMK di Kota Cimahi tahun 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023 sebesar Rp3.514.093,24.

Formulasi penghitungan upah tahun lalu itu berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Febie menyebut, perusahaan di Kota Cimahi yang mencapai 135 rata-rata mematuhi untuk membayar upah sesuai keputusan.

Kendati begitu, Febie tak memungkiri masih ada perusahaan yang tidak sesuai dengan nilai UMK yang sudah ditetapkan dengan beragam alasan.

"Untuk kepatuhan rata-rata sudah bagus. Hanya saja memang beberapa perusahaan sedang kekurangan order, akhirnya pembayaran dihitung sesuai pekerja yang masuk," terangnya.

"Jadi dibayar kalau kerja dan ada order dan itu sudah disepakati hasil musyawarah," sambungnya.

Lebih lanjut Febie menuturkan, kondisi perusahaan di Kota Cimahi saat ini kurang baik lantaran terdampak ekonomi global sehingga berpengaruh terhadap order.

"Kalau perusahaan sedang baik-baik saja karena kondisi ekonomi global kurang bagus. Sehingga, berimbas pada berkurangnya order perusahaan," pungkasnya. *** (agus satia negara)