Fraksi PKS DPRD Jabar Gelar FGD Sikapi Masalah Sampah Bandung Raya

Tidak hanya itu, Haru mengaku pihaknya juga turut menyoroti TPPAS Legok Nangka, Kabupaten Bandung yang belum juga menemukan titik terang, kendati telah memiliki investor dari Jepang untuk pengelolaannya. Sebab, dalam FGD kali ini disinyalir eksekusinya akan molor.

"Legok Nangka ini sudah 18 tahun, masa enggak selesai-selesai. Mau berapa lama lagi? Harus ada terobosan. Legok Nangka juga enggak bener, katanya 2025 terus 2026. Mungkin mundur lagi. Kalau kira-kira dengan KPBU enggak bisa, stop. Pakai opsi lain," ungkapnya.

Dia menilai, bila PT Sumitomo selaku pemenang lelang TPPAS Legok Nangka sulit merealisasikan, ada baiknya Pemprov Jabar melakukan pinjaman multi years. Sebab darurat sampah yang tengah terjadi di Bandung Raya diakuinya sudah tidak dapat ditolerir lagi.

Baca Juga : Pemilu 2024 Golkar Jabar Optimistis Raih 30 Kursi DPRD Provinsi dan 116 Kursi DPR RI

"Misal multiyears. Bisa kok ngutang Rp4 triliun buat pembiayaannya. Bikin masjid gede (Masjid Raya Al-Jabbar) bisa, Legok Nangka juga bisa. Janga berharap ke swasta. Saya kira Jawa Barat harus bisa. Jawa Barat beserta Pemkab, Pemkot di Bandung Raya harus siap. Ini kita harus selesaikan sendiri," tuturnya.

Sementara terkait dicabutnya darurat sampah oleh Pemprov Jabar, Haru mengaku hak tersebut tidak masalah dilakukan asal tidak lepas tangan dalam membantu pemerintah kota/kabupaten. Khususnya dari segi anggaran, dimana menurutnya sangat dibutuhkan dalam menangani persoalan tersebut.

"Boleh saja enggak darurat, tapi alokasikan anggaran yang cukup. Minimal 2 persen dari APBD. Banyumas 6 persen dari APBD baru beres urusannya. Kalau kita (Pemprov) 0,6 persen ya enggak beres. Komitmen itu harus ditunjukkan dengan kebijakan, program, anggaran. Harus total, serius dan commit. Misalnya punten Pemprov hanya membantu, bukan begitu. Kota/kabupaten enggak punya lahan. Regional harus Pemprov. Harus tampil, bertanggungjawab terhadap TPPAS regional, termasuk Legok Nangka dan Sarimukti," tandas Haru mengakhiri.*** (yuliantono)

Baca Juga : Pemprov Jabar Targetkan 97 Persen Belanja Daerah, Menggunakan Produk Dalam Negeri