Fraksi PKS DPRD Jabar Gelar FGD Sikapi Masalah Sampah Bandung Raya

Fraksi PKS DPRD Jabar merespons dihentikannya darurat sampah di tingkat provinsi. Kebijakan itu diambil seiring telah dipastikan kobaran api di TPA Sarimukti padam sepenuhnya.

Fraksi PKS DPRD Jabar Gelar FGD Sikapi Masalah Sampah Bandung Raya
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan, situasi tersebut tidak serta-merta membuat masalah sampah di Bandung Raya turut tuntas. Hal itu terjadi lantaran penumpukan sampah masih terjadi di tempat pembuangan sementara (TPS) sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. (yuliantono)

INILAHKORAN, Bandung - Fraksi PKS DPRD Jabar merespons dihentikannya darurat sampah di tingkat provinsi. Kebijakan itu diambil seiring telah dipastikan kobaran api di TPA Sarimukti padam sepenuhnya.

Namun, Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan situasi tersebut tidak serta-merta membuat masalah sampah di Bandung Raya turut tuntas. Hal itu terjadi lantaran penumpukan sampah masih terjadi di tempat pembuangan sementara (TPS) sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.

Untuk itu, Fraksi PKS DPRD Jabar menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk Pengelolaan Sampah di Jawa Barat. Forum tersebut melibatkan stakeholder terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar, DPRD Kota Bandung, DPD PKS Bandung Raya, serta sejumlah aktivis lingkungan.

Baca Juga : Pemprov Jabar Imbau Masyarakat Waspadai Cacar Monyet

Haru menuturkan, banyak poin yang didiskusikan menyikapi persoalan sampah. Salah satunya darurat sampah kali ini besar kemungkinan kata dia akan berlangsung panjang sebab kendati kebakaran TPA Sarimukti telah padam namun daya tampungnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipaksakan.

"Hanya setengah yang bisa masuk. Itu posisinya super darurat, karena aslinya sudah overload 700 persen. Nah ini mau gimana? Pemprov Jabar saya dengar sudah enggak mau darurat, saya enggak tahu Kota Bandung mungkin Pemkotnya masih mau menerapkan darurat. Tapi menarik, darurat bukan solusi. Harus ada langkah-langkah, terobosan, lompatan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota," ujar Haru kala sela-sela FGD di ruang Fraksi PKS DPRD Jabar, Rabu 25 Oktober 2023.

Untuk itu, dia berharap Pemprov maupun pemerintahan kota/kabupaten Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dapat menyingkirkan ego sektoral sementara waktu, guna mengurai masalah sampah yang terjadi saat ini.

Baca Juga : Pemprov Jabar Persilakan Kota/Kabupaten Bandung Raya Lanjutkan Darurat Sampah, Tapi...

"Saya kira kita harus betul-betul kolaborasi. Kalaupun selama ini banyak langkah yang dilakukan Pemprov Jabar, saya atas nama Fraksi PKS DPRD Jabar mengucapkan terimakasih. Dari Pemkab, Pemkot Bandung Raya juga terimakasih. Tapi ini belum selesai. Jadi kita bersama-sama bekerja keras, supaya masalah ini selesai dan tuntas dari akar. Melibatkan masyarakat, anggaran yang cukup, regulasi, fasilitasi. Bahkan dengan pemerintah pusat kita juga harus komunikasi, supaya kita keroyok karena berat masalah ini," ucapnya.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani