Inspira Duga Terjadi Tindak Pidana Korupsi di Program OPM untuk Pengendalian Inflasi
Inspira meminta agar aparat penegak hukum turun tangan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam program Operasi Pasar Murah (OPM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) melalui Perumda Pasar Tohaga.
"Pada awal tahun Perumda Pasar Tohaga masih melakukan pendistribusian paket bantuan. Padahal dalam aturan batas waktu hanya sampai 29 Desember," tambah Hafiz.
Yang paling fatal, ada dugaan jika Disdagin Kabupaten Bogor telah membayar Rp5 Miliar paket bantuan tersebut, meski paket bantuan tersebut belum terdistribusikan seluruhnya atau sesuai dengan anggarannya.
"Informasi yang kita dapatkan pada akhir tahun itu paket bantuan sudah dibayar Rp5 Miliar atau untuk 35 ribu paket bantuan. Padahal paket bantuan itu baru terdistribusikan sekitar 17 ribu paket pada akhir tahun," paparnya.
Baca Juga : Keterangan Saksi dari Pemkab Bogor dalam Sengketa Kepemilikan Tanah eks Kantor Kecamatan Rumpin Diragukan
Hafiz mengaku akan melaporkan dan meminta agar KPK maupun Kejaksaam turun tangan untuk mengusut kongkalikong antara Plt Bupati Bogor, Disdagin, dan Perumda Pasar Tohaga sebagai pelaksana.
"Kami akan menggelar aksi lanjutan dengan masa lebih banyak. Bahkan dalam waktu dekat kita akam melaporkan kasus ini ke KPK. Karena dugaan korupsi ini sangat melukai hati masyarakat," tukas Hafiz.
Sementara itu, Kepala Disdagin Kabupaten Bogor Entis Sutisna membantah dirinya sudah mencairkan sepenuhnya anggaran operasi pasar murah. Sebab, jajarannya hanya mencairkan anggaran jikalau sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial.
Baca Juga : Hasil Asesmen di Tangan Bima Arya, Rotasi dan Mutasi di Kota Bogor Tinggal Menghitung Hari
"Anggaran kami tidak penuh cairnya karena banyak data pelaku usaha kecil menengah, sopir angkutan kota, ojek pangkalan dan ojek online yang tidak akurat. Jadi kami membantah telah mencairkan sepenuhnya anggaran tersebut," ungkap Entis Sutisna.*** (reza zurifwan)
Halaman :
