Isu Sawit Jadi Fokus Pemungutan Suara tentang Perdagangan Swiss-RI
Para pemilih Swiss akan memutuskan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Indonesia pada Minggu (7/3), dengan tarif impor minyak sawit.
INILAH, Zurich - Para pemilih Swiss akan memutuskan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Indonesia pada Minggu (7/3), dengan tarif impor minyak sawit yang lebih rendah menjadi masalah utama dalam apa yang diprediksi oleh jajak pendapat akan menjadi referendum yang ketat.
Negara itu menandatangani pakta dengan Indonesia pada 2018 bersama dengan anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) lainnya yaitu Islandia, Norwegia, dan Liechtenstein.
Berdasarkan FTA, kedua belah pihak secara bertahap akan mengurangi atau menghapus bea masuk atas produk industri. Untuk minyak sawit, Swiss akan menurunkan tarif sekitar 20 persen sampai 40 persen hingga 12.500 ton per tahun, tetapi hanya jika standar keberlanjutan terpenuhi.
Baca Juga : IIMS Virtual Catat Transaksi Rp14 Miliar
Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia, yang digunakan dalam kosmetik, produk makanan, dan bahan bakar nabati. Minyak sawit telah mendapat sorotan dari para aktivis dan konsumen hijau, yang menganggap produk itu bertanggung jawab atas hilangnya hutan, kebakaran, dan eksploitasi pekerja.
Parlemen Swiss meratifikasi kesepakatan itu pada 2019, tetapi gerakan "Hentikan Minyak Sawit", yang didukung oleh Partai Hijau serta LSM lingkungan dan anti globalisasi, menyerukan referendum di bawah sistem demokrasi langsung Swiss.
Dalam jajak pendapat terbaru oleh peneliti pasar GFS Bern untuk penyiar SRG, sebanyak 52 persen pemilih mengatakan mereka bermaksud untuk mendukung kesepakatan tersebut.
Baca Juga : Raih Kontrak 90 Juta Dolar, PMMP Optimistis Capai Target 2021
"Saya menentang perjanjian perdagangan bebas karena menghapus bea cukai yang ada untuk mencegah persaingan tidak sehat dari negara-negara berbiaya rendah," kata Willy Cretegny, produsen anggur organik di Swiss barat yang memprakarsai referendum.
Halaman :
