Komisi Hanya Rp1.000, Apdesi Kabupaten Bandung Tolak Kerjasama dengan PT Pos Indonesia
Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atai Apdesi Kabupaten Bandung menolak kerjasama dengan PT Pos Indonesia terkait pendataan Geotagging KPM penerima subsidi. Pasalnya, fee yang diterima petugas lapangan komisi hanya Rp1.000.
"Sangat tidak layak upahnya, apalagi disebagian daerah Kabupaten Bandung dipelosok rumahnya berjauhan. Kemudian faktor keamanan dan kebutuhan rumah tangganya juga harus terpenuhi. Kalau cuma Rp 1000 itu sangat tidak realistis," ujarnya.
Lia menjelaskan, biasanya kunjungan petugas ke rumah-rumah KPM itu sehari paling 25 hingga 30 rumah. Apalagi, jika di daerah pelosok, antar rumah bahkan kampung banyak yang berjauhan. Kemudian, untuk daerah pelosok atau pinggiran itu, seringkali terkendala masalah signal smartphone.
"Kan enggak mungkin dalam satu kampung itu berkumpul semua KPM. Misalnya ada 30 KMP yang rumahnya saling berdekatan. Pastinya berjauhan, kemudian masalah lainnya adalah kendala signal internet, kalau didaerah pinggiran itu seringkali enggak ada signal," katanya.
Baca Juga : TKK Eks Satpol PP Kembali Lakukan Audiensi Soal Kejelasan Nasib, Pemda KBB KBB Janjikan Hal Ini
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Indra Respati mengaku telah mengusulkan kepada PT Pos Indonesia agar menaikan nilai kompensasi untuk petugas Puskesos yang melakukan pendataan geotagging itu. Soal diterima tidaknya usulan tersebut, ia tidak dapat memastikan. Karena memang keuangan negara yang terbatas.
"Jadi bukan penolakan juga sih masalahnya. Cuma antisipasi agar jangan sampai Puskesos dan pihak desa jadi berhadapan langsung dengan masyarakat. Kemudian soal upah, saya juga sudah usulkan agar ditambah, cuma mungkin keuangan negara terbatas," katanya.
Sebagai informasi, jumlah penerima kompensasi dampak kenaikan BBM di Jabar sebanyak 2,7 juta KPM. Sedangkan untuk Kabupaten Bandung, terdapat sekitar 182 ribuan KPM.
Baca Juga : Jokowi ke Pasar Kosambi, Repot Sekarang Pak, Harga-harga Terus Naik
Sementara itu, perwakilan dari PT Pos Indonesia yang diwakili oleh Kepala Cabang Soreang yang juga hadir dalam rakor yang digelar oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung itu, enggan memberikan tanggapan. Ia berdalih tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan pers.*** (rd dani r nugraha)
Halaman :
