Komisi II Minta Rencana Tarif Pengelolaan GOM dan Taman Manunggal Pakai Kajian Khusus 

Anita menjelaskan, untuk pengelolaan GOM Bogor Selatan dan Bogor Utara perlu dilakukan kajian lebih lanjut lagi. Dimana jika GOM tersebut akan dikelola oleh Dispora langsung, maka perlu ada payung hukum yang mengatur besaran biaya yang dikenakan.

"Oleh sebab itu kalau kami pasti menunggu, kebutuhan dari Dispora. Misalnya dikelola oleh pihak ketiga seperti apa, kalau dikelola oleh sendiri seperi apa. Yang penting tujuannya sesuai dengan tujuan wali kota yaitu untuk pelayanan masyarakat ada gelanggang olahraga di setiap kecamatan. Jadi kita ingin dimaksimalkan untuk masyarakat, kita tunggu dulu saja hitungan dari Dispora," jelas Anita.

Anita membeberkan, dengan adanya wacana ini, ia menyampaikan kiritiknya kepada Pemkot Bogor. Dimana, ia menilai seharusnya pembangunan yang dilakukan dibarengi dengan perencanaan pengelolaannya. Sehingga, setelah pembangunan itu selesai, Pemkot Bogor bisa mengambil langkah apa yang akan dilakukan untuk aset-aset tersebut.

Baca Juga : Ridwan Kamil Lebih Dijagokan sebagai Cagub DKI Jakarta Ketimbang Jabar

"Perencanaannya seperti apa, mau dikelola seperti apa, siapa, bagaimana, kelembagaannya, itu harus sudah direncanakan sebelum jadi. Jadi pada saat sudah pelaksanaan, sudah jadi, kami tinggal monitoring. Itu yang benar, itu kritik kami aja dari dewan agar ke depannya nggak riweuh gini terus," bebernya.

Anita juga mengatakan, pihaknya juga telah menggelar rapat kerja (Raker) dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor pada Rabu (22/2/2023) sore. Dalam raker yang dipimpinnya, diikuti oleh Wakil Ketua Komisi II Jatirin, Sekretaris Komisi II Mardiyanto beserta anggota Komisi II, Muaz HD, Rizal Utami, Ujang Sugandi, Mahpudi Ismail, Sopian Ali Agam dan Oyok Sukardi. (Rizki Mauludi)