Pasca Kenaikan Harga BBM, 352.645 KPM di Bogor Terima BLT Sebesar Rp500 Ribu per Bulan
Sebanyak 352.645 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bogor akan segera mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan pangan non tunai (BPNT)
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Sebanyak 352.645 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bogor akan segera mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Mereka total akan mendapatkan uang tunai Rp 500 ribu setiap bulannya selama empat bulan atau total Rp 2 juta dari pemerintah pusat dan daerah.
"Sebanyak 352.645 KPM akan mendapatkan bantuanh uang BBM dan BPNT, totalnya Rp 500 ribu untuk periode Bulan September dan Oktober. Pemerintah juga akan memberikan bantuan yang sama di Bulan November dan Bulan Desember," kata Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Bogor Eni Irawati kepada wartawan, Selasa, 13 September 2022.
Eni Irawati menuturkan agar bantuan uang atau BLT ini tidak salah sasaran dan malah diterima oleh masyarakat yang mampu, setiap bulan Kementerian Sosial selalu melakukan penyelarasan atau perbaikan data.
"Data PKM atau program keluarga harapan (PKH) selalu diperbaiki setiap bulan oleh Kemensos, ini dilakukan agar BLT dari pemerintah, benar-benar diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu," tutur Eni Irawati.
Ia menjelaskan pemberian BLT disalurkan melalui Kantor Pos, baik di Jalan Tegar Beriman, Cibinong maupun di Jalan Djuanda, Kota Bogor.
Diwawancara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim meminta agar data penerima BLT tidak salah sasaran, politisi partai keadilan sosial (PKS) itu menegaskan jikalau ada regulasi penghalang, maka harus dikaji dan direvisi.
"Saya sudah meminta agar regulasi-regulasi yang menghalangi warga yang berhak menerima BLT untuk segera direvisi, kami minta bantuan tersebut tepat sasaran. Karena pencabutan subsidi dan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, alasannya karena subsidi yang diberika pemerintah tidak tepat sasaran. Kami tak mau, orang miskin malah semakin miskin," pinta Agus Salim. (Reza Zurifwan)
Editor : Ahmad Sayuti
