Pembangunan Ruang Kelas SMP ini Sudah Melebihi Tambahan Waktu, Legislator Minta BPK Audit Dinas Pendidikan

Diduga sudah melebihi tambahan waktu 50 hari, proyek pembangunan ruang kelas SMPN 2 Cibinong masih dikerjakan oleh penyedia jasa PT Putra Menara Pratama.

Pembangunan Ruang Kelas SMP ini Sudah Melebihi Tambahan Waktu, Legislator Minta BPK Audit Dinas Pendidikan
Diduga sudah melebihi tambahan waktu 50 hari, proyek pembangunan ruang kelas SMPN 2 Cibinong masih dikerjakan oleh penyedia jasa PT Putra Menara Pratama

INILAHKORAN, Cibinong - Diduga sudah melebihi tambahan waktu 50 hari, proyek pembangunan ruang kelas SMPN 2 Cibinong masih dikerjakan oleh penyedia jasa PT Putra Menara Pratama.

Padahal, di awal Bulan Januari tahun ini. Komisi III DPRD Kabupaten Bogor melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pembangunan ruang kelas SMPN 2 Cibinong, meminta penyedia jasa maupun konsultan pengawas untuk menuntaskan proyek senilai Rp2,7 miliar itu.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Fahrurrizal mengaku geram akan molornya proyek pembangunan ruang kelas SMPN 2 Cibinong hingga melebihi tambahan waktu 50 hari, yang diberikan Dinas Pendidikan sejak akhir Tahun 2022.

Baca Juga : DPRD Kota Bogor Tagih Laporan Pendapatan Perumda PPJ

"Sudah diberikan tambahan waktu 50 hari, prproyek pembangunan ruang kelas di SMPN 2 Cibinong masih dikerjakan oleh PT Putra Menara Pratama. Segera, kami akan memanggil Dinas Pendidikan," ujar Fahrurrizal kepada wartawan, Rabu, 22 Februari 2023.

Fahrurrizal menuturkan, para legislator akan meminta Dinas Pendidikan bersikap tegas, dengan tidak hanya memberikan sanksi denda 1/1000 × nilai proyek perhari, tetapi kuga memblacklist PT Putra Menara Pratama.

"Tpemberian sanksi denda itu sudah pasti, PT Putra Menara Pratama saya minta diputus kontrak dan diblacklist dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jangan sampai, sudah waktu pekerjaannya molor, kualitas pekerjaannya juga tidak baik," titur Rizal sapaan akrabnya.

Baca Juga : Plt Bupati Bogor Minta Kepala Sekolah Berinovasi Optimalkan Kurikulum Merdeka

Politisi Partai Golkar ini juga menduga, Dinas Pendidikan lalai dalam perencanaan, smentara Kantor Pengadaan Barang Jasa kurang teliti dalam menentukan pemenang lelang proyek tersebut.

Halaman :


Editor : Ahmad Sayuti