Pemerintahan Kabupaten Bandung Melindungi Pelaku UMKM dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayahnya

Pemerintahan Kabupaten Bandung memastikan agar pelaku UMKM yang sudah eksis sejak puluhan tahun mendapatkan perlindungan seiring berjalannya rencana pembangunan di Kabupaten Bandung. Hal itu katakan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto belum lama ini.

Pemerintahan Kabupaten Bandung Melindungi Pelaku UMKM dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayahnya
“Selama ini mereka (para pelaku UMKM) telah melakukan usaha, tapi karena dulu belum ada perencanaan tata ruang yang jelas nanti khawatirnya mereka malah bermasalah dengan ATR/BPN. Kami tidak ingin itu terjadi di Kabupaten Bandung,” kata Sugianto, Minggu 17 September 2023. (rd dani r nugraha)

INILAHKORAN, Soreang - Pemerintahan Kabupaten Bandung memastikan agar pelaku UMKM yang sudah eksis sejak puluhan tahun mendapatkan perlindungan seiring berjalannya rencana pembangunan di Kabupaten Bandung. Hal itu katakan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto belum lama ini.

“Selama ini mereka (para pelaku UMKM) telah melakukan usaha, tapi karena dulu belum ada perencanaan tata ruang yang jelas nanti khawatirnya mereka malah bermasalah dengan ATR/BPN. Kami tidak ingin itu terjadi di Kabupaten Bandung,” kata Sugianto, Minggu 17 September 2023.

Dikatakan Sugianto, pihaknya siap mendukung Kabupaten Bandung dengan kekuatan penuh untuk mendorong kebijakan dari sisi kebijakan tata ruang.

“Kami terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemkab Bandung demikian juga antara Pemkab Bandung dengan Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Selaras dengan pernyataan tersebut, Bupati Bandung, Dadang Supriatna menjelaskan konsep pengembangan RTRW Kabupaten Bandung didasarkan pada berbagai aspek, termasuk kebijakan spasial dan sektoral, sistem penggunaan lahan, kependudukan, ekonomi, dan aspek sosial-budaya.  
Selain itu juga melibatkan pemahaman terhadap sumber daya alam fisik lingkungan, potensi dan permasalahan wilayah, serta kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Dadang juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bandung adalah bagian dari Bandung Metropolitan yang mencakup wilayah lain seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang.

“Sudah ada kesepakatan semua wilayah di Bandung Raya ini untuk mengintegrasikan akses transportasi, mengingat adanya pembangunan stasiun Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) dan jaringan tol Getaci yang tentunya harus masuk dalam RTRW Kabupaten Bandung,” katanya.

Dadang juga menyoroti beberapa permasalahan wilayah di Kabupaten Bandung yang perlu segera ditangani, di antaranya infrastruktur drainase yang belum optimal, pelayanan irigasi yang belum memadai, pencemaran lingkungan akibat limbah, serta pengelolaan sampah dan sanitasi yang belum optimal. 

Di sisi lain, Kabupaten Bandung juga rawan terhadap bencana alam seperti pergeseran tanah, gempa bumi, banjir, sesar aktif, dan aktivitas gunung api. Sehingga, diperlukan perencanaan tata ruang dan tata bangunan yang matang untuk mengatasi risiko ini.

Dadang juga menjelaskan potensi luar biasa yang dimiliki Kabupaten Bandung, seperti UMKM Kampung Gamis Soreang, pariwisata alam Situ Patenggang, kawasan industri dan pergudangan, serta perkebunan teh Rancabali.

“Khusus di wilayah Bandung Selatan perlu kita amankan karena di situ menjadi wilayah konservasi air yang harus dipertahankan dan  perjuangkan agar kualitas dan debit air di Kabupaten Bandung bisa terus lestari,”ujarnya.*** (rd dani r nugraha)


Editor : Doni Ramdhani