Pengelolaan BPKH Diklaim Kang Ace Semakin Baik dan Aman
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily alias Kang Ace memastikan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selama ini aman dan semakin baik.
INILAHKORAN, Bandung - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily alias Kang Ace memastikan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selama ini aman dan semakin baik.
Penegasan terkait BPKH itu disampaikan Kang Ace, sapaan akrab Tubagus Ace Hasan Syadzily saat Shalat Subuh Berjamaah sekaligus memberikan Tausyiah di Masjid An-Najah, Cileunyi Kulon, Cileunyi Kabupaten Bandung, Minggu 28 Januari 2024.
Kang Ace mengatakan, di era derasnya arus informasi saat ini jika tidak dibekali informasi benar, akan sulit menjelaskan ke masyarakat. Misalnya, muncul informasi di media sosial (medsos), uang haji yang dikelola BPKH digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dengan narasi liar den sumber pemberitaan yang tidak jelas.
Baca Juga : Sepanjang November-Januari 2024, Panwascam Cimsel Dapat 72 LHP
"Selaku pimpinan di Komisi VIII DPR RI tentu saja kita selalu terlibat dalam berbagai pembahasan terkait pengelolaan keuangan haji dan proses pengambilan kebijakannya. Termasuk memastikan posisi dana haji harus aman demi kepentingan jamaah. Diinvestasikan di mana, ditempatkan di mana, dan bagaimana proses kerja yang harus dilakukan pemeritah dan pihak-pihak terkait lainnya,” papar Kang Ace.
Kang Ace menuturkan, kerap beredar diisinformasi di masyarakat tentang biaya haji di Indonesia mahal. Berdasarkan data, tutur Kang Ace, biaya haji 2018 Indonesia Rp33 juta, Malaysia Rp38 juta, Singapura Rp80 juta, Brunei Rp135 juta. Pada 2019, Indonesia Rp35,2 juta, Singapura Rp71 juta, Malaysia Rp39 juta. Pada 2022, Indonesia Rp39,8 juta, Malaysia Rp45,6 juta, Singapura Rp98 juta, Brunei Rp170 juta.
Sedangkan kuota haji Indonesia pada 2024 sebanyak 241.000 jamaah. Ini kuota haji terbesar sepanjang sejarah. Malaysia hanya 28.000 jamaah. Karena hitungan kuota haji, dari 1.000 muslim dapat 1 kuota. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.
Baca Juga : Lagi Nunggu Ojol, Perempuan di Bandung Kena Jambret
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu mengungkapkan, beberapa peran penting DPR dalam urusan haji. Peran Komisi VIII DPR dalam proses haji ada tiga. Pertama, DPR membuat undang-undang, termasuk Undang-undang Haji.
Halaman :
