Pertumbuhan Ekonomi Jeblok, DPRD Jabar Dorong OPD Segera Bertindak

INILAH, Bandung - Sejak pandemi Covid-19 melanda, perekonomian Provinsi Jawa Barat cenderung jeblok. Pada triwulan II 2020 lalu, angkanya minus 5,98% dan dikhawatirkan akan terus merosot jika segera tidak bertindak.

Untuk itu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dalam rapat kerja terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (KUA PPAS) Perubahan TA 2020 dengan mitra kerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meminta agar segera ada solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sekretaris Komisi II Yunandar Rukhiadi Eka Perwira di hadapan OPD seperti Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura, serta Biro Perekonomian Jawa Barat mengatakan, guna membantu pertumbuhan ekonomi pihaknya akan mendorong ekonomi digital menjadi prioritas utama.

Baca Juga : DPRD Jabar Sebut Surabaya Bisa Jadi Contoh Pemprov untuk Sejahterakan UMKM

“Sudah saatnya kita masuk ke era ekonomi digital. Sehingga para produsen, baik seperti petani bisa memasarkan produknya langsung ke pembeli,” ujar Yunandar ketika rapat di Gedung Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Kabupaten Garut, Senin (14/9/2020).

Sementara itu, Ketua Komisi II Rahmat Hidayat Djati mengatakan pihaknya sepenuhnya akan mendukung, baik dari segi program maupun anggaran supaya mitra kerja dapat bekerja lebih maksimal demi pembangunan Jawa Barat.

“Kita akan mendorong sepenuhnya. Diharapkan bisa menjadi solusi dari berbagai masalah yang dihadapi oleh Jawa Barat,” ucapnya. (Yuliantono)

Baca Juga : Sering Impor Beras, DPRD Jabar Minta Pemprov Tetap Sejahterakan Petani