Ridwan Kamil Serahkan Laporan Tim Investigasi Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang ke Menko Polhukam

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku telah memberikan laporan hasil dari Tim Investigasi terkait polemik Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang ke Menko Polhukam Mahfud MD.

“Kami melaporkan progres dari Tim Investigasi Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang secara wawancara langsung dengan yang bersangkutan dan melakukan penggalian data lapangan,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Minggu 25 Juni 2023.

Ridwan Kamil berharap laporan Tim Investigasi Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang itu dapat segera ditindaklanjuti guna mengembalikan kondusivitas seiring masuknya tahun politik jelang Pemilu 2024.

"Nanti Selasa atau Rabu (27-28 Juni 2023), Menko Mahfud MD akan menjelaskan kepada masyarakat luas. Kemudian, terkait perizinan Ponpes Al-Zaytun itu akan diserahkan ke Kementerian Agama yang memiliki kewenangan. Kewenangan itu bukan di Pemprov Jabar," ujar Ridwan Kamil.

Selain itu, Ridwan Kamil pun mengimbau kepada warga untuk tidak melakukan aksi demonstrasi ke Ponpes Al-Zaytun lagi. Dia mengajak masyarakat untuk menunggu keputusan dari Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 27 Juni 2023 atau Rabu 28 Juni 2023 mendatang.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan ada tiga penanganan yang akan dilakukan terhadap polemik Ponpes Al-Zaytun. Pertama, dari semua laporan yang masuk termasuk dari tim investigasi, ada dugaan kuat terjadi tindak pidana.

"Semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Pak Ridwan Kamil ada dugaan kuat yaitu ada tindak pidana," ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, kepolisian akan menangani terkait unsur pidananya dan akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

"Nanti Polri akan menangani tindak pidananya, pasal apa yang akan menjadi dasar nanti akan diumumkan pada waktunya," tuturnya.

Penanganan kedua yaitu pemberian sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) yang mengelola Ponpes Al-Zaytun. Sanksi adminitrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak para santri yang sedang belajar di Al-Zaytun.

"Kedua, pemberian sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam  yang mengelola Ponpes Al-Zaytun, namun tetap memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana," tutur Mahfud.

Penanganan ketiga yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Mahfud mengatakan, menjaga kondusivitas adalah tugas dari pemerintah daerah bersama Forkopimda. Namun, pemerintah pusat siap membantu apabila dibutuhkan.

"Ini tugasnya kewilayahan yaitu Pemda, Kabinda, Polda, Kesbangpol, TNI dan lainnya di Jabar yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Kalau perlu, koordinasikan dengan pusat," tandasnya.*** (yuliantono)