Soal Kendala Penyebab Penumpukan Sampah di KBB, Walhi Jabar Pertanyakan Penggunaan Tipping Fee
Kondisi penumpukan sampah yang terjadi di berbagai titik di wilayah Bandung Raya menjadi keprihatinan sejumlah pihak, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat (Jabar).
"Kalau kondisi sampah tidak ingin terulang lagi tahun depan, maka sekarang harus jadi momentum implementasi atau pengurangan sampah mulai dari sumber pengelolaannya dengan lebih serius," terangnya.
"Jadi, tidak menggunakan mekanisme kumpul, angkut dan buang. Karena, kalau masih begitu tahun depan TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) berpotensi overload," sambungnya.
Ia menilai, persoalan penumpukan sampah ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov), kabupaten/kota saja, tapi seluruh masyarakat yang ada di cekungan Bandung pun bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan.
Baca Juga : Tak Pakai Rompi Keselamatan, Dua Warga Cileunyi Tenggelam di Situ Datar Pangalengan
"Tidak hanya memfasilitasi saja, tapi pemerintah bertanggungjawab juga dari sisi anggarannya," ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, ada tipping fee yang dibayarkan pemkot dan pemda yang dibayarkan ke TPA Sarimukti. Menurutnya, hal itu harus digunakan juga untuk peningkatan kapasitas armada misalnya.
"Atau bisa untuk aspek-aspek teknis lain juga, meski kami belum mempertanyakan hal itu. Misalnya, ketika tipping fee sekita Rp 61.500 per ton itu bisa digunakan untuk operasional teknis," terangnya.
Baca Juga : Tanggapi Soal Sampah Menumpuk di KBB Pasca Idul Fitri, Dewan: Sebelum Ditutup Pemerintah Harus Lakukan Ini
Meski begitu, pihaknya pun mengakui secara keseluruhan anggaran lingkungan hidup masih minim. Namun, kalau untuk isu sampah ini, pihaknya mempertanyakan ke mana larinya tipping fee yang selama ini dibayarkan.
Halaman :
