Soroti Maraknya Pelanggaran pada Masa Kampanye Pemilu 2024 di Cimahi, Arlan Siddha: Ini Hal yang Harus Dipahami Para Peserta

INILAHKORAN, Cimahi - Maraknya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh para peserta Pemilu 2024 pada masa kampanye saat ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak.

Salah satunya pengamat politik dan pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Arlan Siddha yang menyoroti adanya beberapa hal yang harus dipahami para peserta Pemilu 2024.

"Sebenarnya dalam konteks pelanggaran Pemilu 2024 itu ada beberapa hal yang harus dipahami," kata Arlan saat dihubungi, Selasa 12 Desember 2023.

Pertama, jelas Arsan, terkait dengan kampanye secara substansi itu bagaimana kemudian para calon legislatif (Caleg) mampu memberikan pandangan, ide dan gagasan kepada masyarakat.

"Ini hal yang menjadi penting. Kedua, banyak sekali calon legislatif dalam memberikan pengaruh atau menarik suara masyarakat dengan cara-cara yang instan yang justru melanggar ketetapan," jelasnya.

Padahal, menurutnya, apabila melihat Undang-Undang (UU) Pemilu tidak boleh ada buy vote atau pembelian suara, seperti banyaknya temuan pelanggaran yang selama ini terjadi di lapangan.

"Sebenarnya bukan kemudian persoalan ini selesai. Tapi, persoalan ini akan semakin membesar kalau kemudian tidak ada tindakan yang tegas dari pengawas pemilu atau panwaslu," tuturnya.

"Jadi hal-hal kecil seperti ini, sebenarnya sudah bisa diantisipasi atau kemudian sudah harus bisa di cut atau diberhentikan oleh Panwaslu, sehingga ini tidak terjadi lebih besar lagi, atau kemudian tidak terjadi lebih masif lagi," sambungnya.

Arsan menerangkan, sebenarnya jual-beli suara memang kerap terjadi di beberapa kota besar. Terutama, di wilayah-wilayah pemenangan yang tentunya sangat rawan akan praktik-praktik politik.

"Namun, hal itu bisa diatasi ataupun diantisipasi karena para peserta pemilu sebenarnya sudah paham bagaimana aturan berkampanye dan lain sebagainya," terangnya.

"Tapi selalu saja masih ada kesempatan-kesempatan yang bisa digunakan oleh mereka kemudian menjadi tafsir bahwasanya mengganti sembako dengan produk lainnya itu tidak melanggar," sambungnya.

Oleh karenanya, ungkap Arlan, di sini perlu ada tugas dan fungsi Bawaslu, sehingga mana yang boleh dan mana yang tidak ini menjadi terang benderang. 

"Saya temukan beberapa calon legislatif mereka multitafsir atas ini, ini diperbolehkan asal batas nilainya tidak lebih dari sekian ratus ribu yang dikemas melalui pemberian 'sembako' tetapi batasnya nilainya tidak lebih dari aturan yang ditetapkan," ungkapnya.

"Nah, ini tafsir-tafsir yang kemudian menurut saya bukan persoalan angkanya. Tapi adalah perilaku atau praktek ini yang membuat demokrasi kita tidak menuju ke arah yang lebih dewasa," tegasnya.

Menurutnya, apabila peluang-peluang kecil pelanggaran di lapangan sudah berlangsung secara masif. Bawaslu harus sudah mulai mencari strategi baru agar hal-hal tersebut bisa ditangkal yang tentunya dengan memanggil dan mengklarifikasi para calon legislatif.

"Saya pikir Panwaslu sudah melakukan itu dan jika ini dilakukan masif dan banyak, ya kewalahan juga panwaslu. Seperti halnya APK itu mereka sudah paham, dipasang dimana, izinnya seperti apa dan apa substansinya," tuturnya.

"Panwaslu kan melihat substansi nya kemudian izin pemasangan kan ada di Satpol PP, sehingga kalau pemasangan ini banyak mengganggu orang banyak, kemudian membahayakan orang banyak, Satpol PP berhak menurunkan apalagi dia tidak berizin," tambahnya.

Kendati demikian, apabila pemasangan itu sudah berizin, dipasang di tempat yang seharusnya. Namun, substansi dari APK itu mengandung kalimat SARA maka Bawaslu harus bergerak.

Arlan menegaskan, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh para peserta Pemilu, sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau multitafsir di lapangan.

"Kalaupun isinya sudah baik, tapi dipasangnya di tempat yang tidak diperbolehkan, maka Satpol PP berhak untuk menurunkan itu," tandasnya. (agus satia negara)