Soroti Maraknya Pelanggaran pada Masa Kampanye Pemilu 2024 di Cimahi, Arlan Siddha: Ini Hal yang Harus Dipahami Para Peserta
Maraknya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh para peserta Pemilu 2024 pada masa kampanye saat ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak.
"Jadi hal-hal kecil seperti ini, sebenarnya sudah bisa diantisipasi atau kemudian sudah harus bisa di cut atau diberhentikan oleh Panwaslu, sehingga ini tidak terjadi lebih besar lagi, atau kemudian tidak terjadi lebih masif lagi," sambungnya.
Arsan menerangkan, sebenarnya jual-beli suara memang kerap terjadi di beberapa kota besar. Terutama, di wilayah-wilayah pemenangan yang tentunya sangat rawan akan praktik-praktik politik.
"Namun, hal itu bisa diatasi ataupun diantisipasi karena para peserta pemilu sebenarnya sudah paham bagaimana aturan berkampanye dan lain sebagainya," terangnya.
Baca Juga : ASN Kota Bandung Diimbau Tak Ambil Cuti Tambahan Libur Natal
"Tapi selalu saja masih ada kesempatan-kesempatan yang bisa digunakan oleh mereka kemudian menjadi tafsir bahwasanya mengganti sembako dengan produk lainnya itu tidak melanggar," sambungnya.
Oleh karenanya, ungkap Arlan, di sini perlu ada tugas dan fungsi Bawaslu, sehingga mana yang boleh dan mana yang tidak ini menjadi terang benderang.
"Saya temukan beberapa calon legislatif mereka multitafsir atas ini, ini diperbolehkan asal batas nilainya tidak lebih dari sekian ratus ribu yang dikemas melalui pemberian 'sembako' tetapi batasnya nilainya tidak lebih dari aturan yang ditetapkan," ungkapnya.
Baca Juga : Polisi Di Bandung, Lakukan Pencarian Terhadap Anak Gadis Ini
"Nah, ini tafsir-tafsir yang kemudian menurut saya bukan persoalan angkanya. Tapi adalah perilaku atau praktek ini yang membuat demokrasi kita tidak menuju ke arah yang lebih dewasa," tegasnya.
Halaman :
