Tak Berizin, Belasan Reklame Balonbup Bandung Barat Diturunkan Paksa Satpol PP KBB

INILAHKORAN, Ngamprah - Belasan reklame jenis baliho dan spanduk milik sejumlah Bakal Calon Bupati (Balonbup) Bandung Barat ditertibkan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Penertiban reklame Balonbup Bandung Barat tersebut dilakukan lantaran seluruh alat sosialisasi tersebut diketahui belum berizin.

Adapun reklame yang ditertibkan, antara lain milik mantan Bupati Hengki Kurniawan, mantan Wakil Bupati Yayat T. Soemitra, mantan Wakil Bupati Ernawan Natasaputra , dan Dansah Widansah.

"Penertiban reklame sama sekali tak ada kaitannya dengan Balonbup, tapi menyeluruh ke semua yang tak berizin dan izinnya habis," kata Kepala Satpol PP KBB, Ludi Awaludin kepada wartawan.

"Kebetulan reklame milik Balonbup tidak memiliki izin," sambungnya.

Dalam penertiban yang dilakukan sejak Kamis 14 Maret 2024 malam, sambung Ludi, sebanyak 19 reklame milik Balonbup diturunkan petugas Satpol PP secara paksa dan paling banyak milik Yayat T. Soemitra.

"Paling banyak yang ditertibkan milik pak Yayat. Kalau milik  pak Hengki tak sebanyak yang milik pak Yayat,  tapi ukurannya besar-besar dan terpasang di papan reklame," paparnya.

Ludi menjelaskan, penertiban reklame merupakan bagian dari upaya Pemda Bandung Barat untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak reklame. 

Menurutnya, jika para Balonbup berizin maka pajak yang dibayarkan menjadi sumber pendapatan daerah.

"Kami tak akan berani menertibkan reklame milik para Balonbup tersebut jika sudah berizin," jelasnya.

"Hasil koordinasi dengan badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB, bahwa reklame-reklame ilegal alias tak berizin," tegasnya.

Ludi tak memungkiri adanya salah satu tim sukses dari salah satu Balonbup komplain dengan penurunan paksa reklame tersebut. Rencananya, mereka bakal datang ke kantor Satpol PP untuk mempertanyakan alasan penurunan reklame miliknya.

"Tentunya akan kami sampaikan alasan dilakukan penertiban ini. Semua sudah dilakukan secara prosedural," tegasnya.

Menyikapi hal itu, Satpol PP bakal mengundang para vendor pemilik papan reklame. Sehingga, melalui pertemuan itu pihaknya berharap bisa menghasilkan hal yang positif bagi Pemda Bandung Barat.

"Hanya vendor yang kami undang. Melalui pertemuan diharapkan bisa berdampak pada optimalisasi PAD dari sektor pajak reklame," pungkasnya.*** (agus satia negara)