Tenaga Honorer Bakal Dihapus Tahun Ini, Presidium Honorer KBB Lakukan Langkah Ini
Kebijakan penghapusan tenaga honorer yang bakal diberlakukan pada 28 November 2023 membuat pemerintahan daerah harus memutar otak untuk mencari solusi guna membantu tenaga honorer yang terpaksa harus berhenti bekerja di lingkungan pemerintah daerah.
Dengan begitu, sambung dia, pihaknya tetap mengikuti alur pemerintah lantaran pihaknya tengah berjuang untuk merevisi Undang-Undang yang sekarang sudah masuk Program Legislatif Nasional (Prolegnas) di DPR RI, yakni Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
"Harapan kita revisi itu disetujui dan disahkan di tahun ini, karena dalam RUU ASN ini terdapat pasal tambahan, yaitu pasal 131 A yang akan menetapkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi ASN," jelasnya.
Oleh karenanya, ia pun memaklumi jika Pemkab Bandung Barat saat ini tidak bisa berbuat apapun lantaran kebijakan penghapusan tenaga honorer merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Baca Juga : Satlantas Polrestabes Bandung Siap Urai Kemacetan Libur Imlek
"Kita hanya bisa berharap revisi UU tersebut disahkan," ucapnya.
Disinggung terkait rencana Pemkab Bandung Barat yang akan mengarahkan para tenaga honorer untuk menjadi wirausaha ataupun menjadi PPPK, ia menyebut, pihaknya lebih memberikan peluang bagi tenaga honorer yang diangkat tahun 2018.
"Kalau kita yang sudah lama, ikuti perkembangan yang sedang diperjuangkan saja. Jadi kalau diarahkan untuk menjadi wiraswasta atau mengikuti pelatihan itu lebih kepada teman-teman yang masih muda," terangnya.
Baca Juga : Sekda Kota Bandung : Kamtibmas Menjadi Tanggung Jawab Semua Pihak
"Jadi honorer-honorer yang diangkat 2018 ke sini dan presidium juga mengarahkan seperti itu. Termasuk memberikan peluang untuk menjadi P3K selama ada formasinya," sambungnya.
Halaman :
