Terima Laporan Masih Banyaknya Rutilahu, Disperkim KBB: APBD Hanya Bisa Tangani 197 Rumah

Maraknya laporan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menyebut masih banyaknya rumah tidak layak huni (rutilahu) yang harus ditangani mendapat respons langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat (Disperkim KBB).

Terima Laporan Masih Banyaknya Rutilahu, Disperkim KBB: APBD Hanya Bisa Tangani 197 Rumah
Disperkim KBB menilai monev untuk rehabilitasi rutilahu itu penting dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan atau kekeliruan. (agus satia negara)

"Jadi, tidak ujug-ujug dilakukan perbaikan, karena inikan menyangkut penganggaran uang negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan," sambungnya.

Anni menilai, meski usulan perbaikan rutilahu dari berbagai elemen ada yang sudah masuk ke Disperkim KBB. Namun setelah disurvei, kondisinya masih banyak yang layak sehingga tak bisa diakomodir.

"Tahun 2023 sebanyak 233 rutilahu yang kami perbaiki," sebutnya.

Baca Juga : Korlantas Polri Bakal Pangkas Birokrasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan

Anni menyebut, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 target rutilahu yang akan diperbaiki sebanyak 23.859. Namun target tersebut tidak tercapai, selama lima tahun hanya 7.485 rutilahu yang direhabilitasi.

"Dari jumlah tersebut  sebanyak 2.490 rutilahu diperbaiki dengan menggunakan APBD KBB," ujarnya.

Sementara itu, data dari Disperkim KBB pada tahun 2018 sebanyak
2.473 rutilahu yang direhabilitasi, kemudian 2019 turun menjadi 1.140, tahun 2020 sebanyak 741.

Baca Juga : FOTO: Penggunaan Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandung

"Kemudian 2021 naik menjadi 1746 dan tahun 2022 sebanyak 1.385. Sumber anggaran perbaikan tidak hanya dari APBD KBB tapi juga bantuan dari provinsi, DAK, bedah rumah, P2WKSS, BSMSA, BSPS, dan APBD KBB," tandasnya. (agus satia negara)


Editor : Doni Ramdhani