Terima Laporan Masih Banyaknya Rutilahu, Disperkim KBB: APBD Hanya Bisa Tangani 197 Rumah

INILAHKORAN, Ngamprah - Maraknya laporan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menyebut masih banyaknya rumah tidak layak huni (rutilahu) yang harus ditangani mendapat respons langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat (Disperkim KBB).

Menindaklanjuti hal itu, Disperkim KBB melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) untuk melakukan rehabilitasi rutilahu tahun 2023.

Disperkim KBB menilai monev untuk rehabilitasi rutilahu itu penting dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan atau kekeliruan. 

"Inikan bantuan untuk warga yang sangat membutuhkan tempat tinggal layak huni, apalagi anggarannya tidak seberapa," kata Kepala Disperkim KBB, Anni Roslianti kepada wartawan.

"Oleh karena itulah, kita maksimalkan anggaran yang ada supaya benar-benar menjadi rumah layak huni," sambungnya.

Anni mengakui, pihaknya mendapatkan laporan masih banyaknya masyarakat yang perlu penanganan rutilahu dari KSM. Namun, rutilahu yang bakal ditangani APBD KBB hanya sebanyak 197 rumah.

"Perbaikan rutilahu tidak bisa serta merta langsung diperbaiki,  tapi harus melalui proses. Dimana baru bisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan dilakukan verifikasi terlebih dahulu," terangnya.

"Jadi, tidak ujug-ujug dilakukan perbaikan, karena inikan menyangkut penganggaran uang negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan," sambungnya.

Anni menilai, meski usulan perbaikan rutilahu dari berbagai elemen ada yang sudah masuk ke Disperkim KBB. Namun setelah disurvei, kondisinya masih banyak yang layak sehingga tak bisa diakomodir.

"Tahun 2023 sebanyak 233 rutilahu yang kami perbaiki," sebutnya.

Anni menyebut, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 target rutilahu yang akan diperbaiki sebanyak 23.859. Namun target tersebut tidak tercapai, selama lima tahun hanya 7.485 rutilahu yang direhabilitasi.

"Dari jumlah tersebut  sebanyak 2.490 rutilahu diperbaiki dengan menggunakan APBD KBB," ujarnya.

Sementara itu, data dari Disperkim KBB pada tahun 2018 sebanyak
2.473 rutilahu yang direhabilitasi, kemudian 2019 turun menjadi 1.140, tahun 2020 sebanyak 741.

"Kemudian 2021 naik menjadi 1746 dan tahun 2022 sebanyak 1.385. Sumber anggaran perbaikan tidak hanya dari APBD KBB tapi juga bantuan dari provinsi, DAK, bedah rumah, P2WKSS, BSMSA, BSPS, dan APBD KBB," tandasnya. (agus satia negara)