Waspadai Multibencana Hidrometeorologis, BPBD Jabar Siapkan Langkah Ini

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar menyiapkan sejumlah langkah guna meminimalisir dampak bencana memasuki musim penghujan panjang ini. Terlebih, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi akan adanya multibencana hidrometeorologis di seluruh wilayah Jabar. 

Waspadai Multibencana Hidrometeorologis, BPBD Jabar Siapkan Langkah Ini
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bandung - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar menyiapkan sejumlah langkah guna meminimalisir dampak bencana memasuki musim hujan panjang ini. Terlebih, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi akan adanya multibencana hidrometeorologis di seluruh wilayah Jabar. 

Pada 2021 ini, bencana yang dipicu cuaca ekstrem itu diprediksi akan terjadi mendekati puncak periode musim hujan pada Februari hingga April mendatang.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan, salah satu yang disiagakan yakni posko penanggulangan bencana di 27 kabupaten/kota. 

Baca Juga : Korban Kian Melonjak, DPRD Jabar Desak Pemprov Evaluasi PPKM

"Kita sejak 1 November 2020 menetapkan Jabar Siaga Bencana Hidrometeorologi melalui Pergub yang berlaku sampai 30 Mei 2021, prediksi dari BMKG bahwa cukup panjang musim hujan ini," ujar Dani, Selasa (26/1/2021).

Dengan adanya potensi status gawat darurat ini, posko penanggulangan bencana pun akan beroperasi tanpa henti selama 24 jam dan tujuh hari dalam satu Minggu dengan sistem piket. Tidak hanya itu, dari sisi penyiapan masyarakat pun melalui program Desa Tangguh Becana, pihaknya sudah menetapkan desa mana yang berisiko tinggi. 

"Dan Desa Tangguh Bencana itu harus memiliki tiga komponen minimal. Pertama ada satgasnya, yaitu kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, relawan di desa, kemudian peralatannya seperti cangkul dan alat-alat lain seperti pelampung, tenda darurat dan kemudian anggaran," katanya. 

Baca Juga : Bencana Terus Terjadi, DPRD Jabar Dorong Pemprov Lakukan Evaluasi

Mengenai peralatan yang digunakan untuk menghadapi bencana, sebagian telah disiagakan di kecamatan dan Koramil yang berada di kawasan risiko tinggi bencana. Sedangkan mengenai anggaran, kini ada aturan yang mengatur agar desa yang rawan bencana harus mengalokasikan anggaran yang besarannya disesuaikan dengan APBDes masing-masing.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani