8 Tantangan Bonus Demografi Jadi PR Bappeda Jabar Menuju Indonesia Emas 2045

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan mengakui, ada delapan tantangan dari bonus demografi yang harus dirampungkan dan menjadi pekerjaan rumah (PR), guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dimana nantinya rencana meraih bonus demografi ini harus menjadi bagian dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Jawa Barat 2025-2045. Maka dari itu, dalam mengurai delapan tantangan tersebut pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder, guna merumuskan dokumen RPJPD agar memberi hasil maksimal.

“Kami butuh masukan,” ujarnya dalam acara Ngobrol Perencanaan Bareng Media di Bandung, Selasa 7 November 2023.

Mengingat Jawa Barat sambung Iendra berpotensi mendapatkan bonus demografi di 2030, dengan penduduk usia produktif mencapai 60 persen. Belum lagi pemerintah pusat menargetkan pendapatan per kapita penduduk di 2045 setidaknya USD22.

“Jabar mendapatkan target lebih kecil di 15 US$ per kapita per tahun,” ujarnya.

Hanya saja dia tidak menampik, tidak mudah meraih bonus demografi. Lantaran di Jawa Barat masih berkutat dengan sejumlah persoalan seperti kemiskinan dan gini ratio yang masih tinggi. Laju pertumbuhuan ekonomi yang tinggi diakuinya sejauh ini pun masih belum memuaskan. 

“Kita pertumbuhan ekonomi di angka 5%, tapi masih belum bisa disebut berkualitas karena angka pengangguran masih nomer 1 di Indonesia,” ungkapnya.

Delapan tantangan mencapai bonus demografi dalam 20 tahun ke depan kata dia yakni indikator makro yang butuh perbaikan, dimana angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi.

Kedua, dalam rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) 2022-2042 ada pertambahan luas wilayah dengan masuknya kawasan laut.

“Dulu RTRW hanya ada daratan, tapi dengan UU Cipta Kerja sekarang ada penambahan 12 mil laut atau sekitar 5,3 juta hektar. Tapi kewenangan kita menggali potensi laut, misalkan menemukan sumur gas, itu masih di Pusat,” ucapnya.

Selanjutnya Ibu Kota Nusantara (IKN), peralihan dari DKI Jakarta ke Kalimantan kata Iendra juga akan memengaruhi arah ekonomi Jabar kelak.

“Kegiatan ekonomi apa yang bisa kita dapat? Tapi dengan adanya kereta cepat berarti kegiatan ekonomi mulai mengarah ke Kota Bandung, jalan tol terhubung, nanti 2024 Tol Getaci mulai dibangun artinya peluang ekonomi akan keluar dari Jakarta,” jelasnya.

Tidak hanya itu, daya dukung tampung dan ketahanan pangan pada isu lingkungan, perubahan iklim dan transisi energi turut berpengaruh. Laju pertumbuhan penduduk di 2045 yang diperkirakan tembus 56,8 juta jiwa, digitalisasi, sosial budaya serta otonomi daerah juga memiliki dampak terhadap bonus demografi.

“Contoh penggunaan kendaraan listrik secara luas, yang berpotensi mengurangi pendapatan. Saat ini kabupaten kota itu sektor PAD-nya cuma 30% sisanya mengandalkan dana bagi hasil dan transfer dari pusat. Kami menargetkan 9 DOB dan 37 kabupaten kota masuk masterplan Jawa Barat, tapi sekarang masih moratorium,” paparnya.

Terlepas dari itu Bappeda Jabar kata dia tetap optimistis, melalui serangkaian upaya yang dilakukan akan mampu merumuskan RPJPD 2025-2045 untuk menjadi landasan dalam pembangunan daerah, dimana tentunya dengan dukungan dan kontribusi masyarakat dari seluruh elemen.

“RPJPD ini untuk masyarakat Jawa Barat bukan untuk Bappeda,” tandasnya. (Yuliantono)