BKPSDM Gelar Sosialisasi Benturan Kepentingan Khusus PPK

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor menggelar sosialisasi benturan kepentingan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Hotel Salak Heritage, Kecamatan Bogor Tengah pada Selasa (8/11/2022) siang.

BKPSDM Gelar Sosialisasi Benturan Kepentingan Khusus PPK
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor menggelar sosialisasi benturan kepentingan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Hotel Salak Heritage, Kecamatan Bogor Tengah pada Selasa (8/11/2022) siang./Rizki Mauludi
INILAHKORAN, Bogor - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor menggelar sosialisasi benturan kepentingan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Hotel Salak Heritage, Kecamatan Bogor Tengah pada Selasa (8/11/2022) siang.
Dalam acara ini para PPK diberikan pesan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor Sektor Anggraini agar bisa mendeteksi dini persoalan dan perkuat diri dalam bertugas.
"Bagus sekali acara seperti ini yang di khususkan untuk para PPK. Karena PPK itu memegang tugas dan wewenang sangat berat besar dan luas, jadi perlu adanya penguatan yang bersifat pencegahan. Karena benturan kepentingan terkadang tak disadari awalnya, akibatnya tidam terpikirkan," ungkap Kajari Kota Bogor Sektor Anggraini usai acara.
Sekti melanjutkan, begitu ada akibat, barulah biasanya ditelusuri. Karena disampaikan kalau proses hukum itu dalam bidang korupsi dari awal diurai walaupun kejadiannya terakhir ada akibat.
"Nah harus dari awal terurai, jangan baru nanti akhirnya ketauan ada benturan-benturan kepentingan yang seharusnya dihindari sama PPK dari awal. Mungkin awalannya PPK abai atau tidak merasa, makanya penguatan seperti ini disampaikan dari inspektorat untuk pencegahan," tutur Sekti.
Sekti membeberkan, harusnya dirinya memprediksi kalau mau melakukan seperti itu, benturan seperti itu. Biarpun benturan dampaknya tadi ada yang nanya ada benturan yang tidak berakibat pada kerugian keuangan negara. 
"Emang biasanya awalnya ga kepikir, ternyata begitu ada akibat terus kami urai dari awal. Nah akhirnya berujung kepada kerugian keuangan negara, akhirnya lari ke Tipikor. Jadi deteksi dini dan penguatan diri sendiri bahwa harus waspada jangan sampai ada benturan nanti yang akibatnya tidak dia sangka lari ke Tipikor," bebernya.
"Saya sarankan kegiatan ini dirutinkan, kalau tidak saya ingatkan kadang merasa abai dan lama-lama jadi lupa. Tapi kalau di support dengan peringatan dan penguatan pasti dia akan waspada terus," tegas Sekti.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bogor, Taufik memaparkan, kalau tupoksi pihaknya itu dilakukan pembinaan kemudian meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hari ini bagian para PPK menerima pembinaan dan kompetensi khusunya terkait benturan kepentingan yang pasti bersinggungan dengan semua, karena semua ASN bermitra dengan berkepentingan. 
"Kami hadirkan narasumber seperti Kajari Kota Bogor terkait soal hukum dan penegakan hukumnya. Kemudian dari DPRD Kota Bogor diwakili bu Endah yang memiliki fungsi penganggaran, pengawasan juga legislasi. Akan ditingkatkan terus kompetensi ASN. Lambat laun nanti akan paham semua ASN, dilaksanakan pada akhir tahun agar saat awal tahun semua sudah paham. Pesan bu Kajari jelas, tidak perlu dengan mata, tapi dengan telinga yang kuat. Dalam artian pesan moral dari aspek filosofi hukum aturan, penerapan aturan dan sanksi bagi yang melanggarnya," paparnya.
Taufik membeberkan, kegiatan seperti ini rutin tapi segmen berbeda, awal dua tahun kepada kepala sekolah, kemudian telah dilakukan kepada pejabat pengadaan dan sekarang PPK. Ini yang bersentuhan langsung dengan aspek publik. 
"Untuk kedepannya nanti bisa pengguna anggaran juga," bebernya.
Sementara itu Anggota DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti menerangkan, ini sangat diapresiasi karena bentuk pencegahan atau preventif, kedua apa yang disampaikan, DPRD melengkapi dari Kajari dan Inspektorat. Masih harus diperdalam dengan cara bimbingan teknis atau Bimtek, karena banyak Kabid yang baru setelah naik dari Kasi.
"Kan ada konsekuensi logis setelah naik posisi di Kabid. Baik itu sifat administratif maupun fungsi dan kewenangan. Harus ada tindaklanjut dari inspektorat. Kemungkinan akhir tahun 2022 ini akan adan rotasi mutasi lagi, mungkin ya. Fungsi pembinaan segera dilakukan kalau tidak nanti," tutur Endah.
"Saya rasa ini harus ada kelanjutan dari inspektorat, paling tidak sekali setahun dua kali. Karena rotasi itu terus apalagi akhir tahun ini ada rotasi lagi kemungkinan dan allhamdulillah sekarabg investor sudah meningkat sifatnya pembinaan jadi mudah-mudahan fungsi pembinaanya terus dilakukan sehingga kota bogor ini aman. Ketika pemkot nya aman maka DPRD nya juga aman," pungkas Endah.***


Editor : JakaPermana