Cegah Kerumunan Pembagian BST, Pos Indonesia Perbanyak Lokasi dan Frekuensi

INILAH, Bandung - Saat pandemi Covid-19 ini, PT Pos Indonesia terus menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) program Kementerian Sosial (Kemensos). Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan Pos Indonesia Charles Sitorus mengatakan, guna menghindari kerumunan massa pihaknya memperbanyak lokasi dan frekuensi pembagian BST.

Salah satunya terlihat di Solo. Menurutnya, agar tak memicu kerumunan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa Bali di sana pihaknya menyediakan lebih banyak tempat dan membagi para penerima menjadi kelompok-kelompok kecil.

“Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kerumunan yang besar. Maka, frekuensi pemberiannya yang kami tambah dan jumlah titik yang kami berikan,” kata Charles Sitorus dalam rilis yang diterima, Rabu (3/2/2021).

Secara umum, dia menuturkan dalam proses penyaluran BST bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM)itu tidak ada kendala yang signifikan. Namun, Pos Indonesia harus sering memperbarui data penerima. Sebab, hal ini lantaran data dari Kemensos bisa berubah. Semisal, dikarenakan KPM meninggal dunia, pindah rumah, hingga kemungkinan penerima tidak butuh bantuan lagi.

Charles menyebutkan, data terbaru penerima BST itu diberikan ke Kemensos setiap pekan. Dengan demikian, pembagian pada bulan berikutnya sudah menggunakan data terbaru. Dia menggarisbawahi para penerima BST tidak boleh diwakilkan dan harus sesuai dengan yang ada pada KPM.

Untuk itu, para penerima diwajibkan membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Bersama dengan dokumen kependudukan itu, para KPM akan difoto wajahnya sebelum penyerahan uang tunai. 

“Ke depannya nanti, foto ini akan dipadankan dengan data Disdukcapil atau istilahnya face recognition. Jadi, enggak akan ada potongan-potongan di situ,” ujarnya.

Khusus di Solo, Charles mencatat penyaluran BST tahap 1 2021 dialokasikan sebanyak 58.949 KPM senilai Rp17,648 miliar. Dari jumlah tersebut, hingga 28 Januari lalu telah tersalurkan ke 33.592 KPM senilai Rp10,077 miliar. (*)