Daddy Rohanady Tolak Rencana Pemprov Jabar Terkait Penerbitan Obligasi Daerah
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady tolak rencana Pemprov Jabar terkait penerbitan obligasi daerah. Walaupun tujuan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur penunjang BIJB Kertajati dan rumah sakit.
INILAHKORAN, Bandung - Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady tolak rencana Pemprov Jabar terkait penerbitan obligasi daerah. Walaupun tujuan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur penunjang BIJB Kertajati dan rumah sakit.
Dia mengatakan, wacana ini sejatinya sudah pernah digulirkan dan ditolak DPRD Jabar. Untuk itu, Daddy Rohanady tolak rencana Pemprov Jabar terkait penerbitan obligasi daerah. Lantaran dikhawatirkan akan membebani APBD yang tentunya berdampak terhadap perencanaan lain. Sehingga dia menyayangkan, ide ini kembali digaungkan dengan dalih percepatan pembangunan.
Apalagi saat ini APBD Jabar diakuinya sudah terbebani dengan pinjaman utang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Dimana nilainya tutur Daddy mencapai Rp3,8 triliun. Untuk itu, Daddy Rohanady tolak rencana Pemprov Jabar terkait penerbitan obligasi daerah.
“Gagasan ini pernah bergulir dan ditolak oleh dewan. Sekarang tiba-tiba muncul lagi. Saya pribadi enggak setuju. Engga tahu kalau dewan yang lain. Bagaimanapun, obligasi ini akan menjadi hutang daerah. Jawa Barat hari ini sudah punya hutang Rp3,8 triliun ke pusat. Kalau obligasi ini terbit dan nilainya betul ditargetkan Rp2 triliun. Praktis hutang kita nanti hampir Rp6 triliun,” kata Daddy kepada INILAHKORAN baru-baru ini.
Daddy berharap, Emil dapat mempertimbangkan rencana tersebut. Terlebih masa jabatannya sebagai gubernur tidak lama lagi akan berakhir dan tentunya bakal menjadi pekerjaan tambahan yang harus diperhatikan oleh penggantinya kelak, dari hasil kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) di November 2024 mendatang.
“Padahal ini sudah di ujung pemerintahan Ridwan Kamil. Mbok ya harus dipikirkan ulang,” ucapnya.
Baca Juga : Pemprov Berencana Naikkan Anggaran Program Petani Milenial, Ini Permintaan Legislator Jabar
Mengenai rencana penerbitan obligasi tersebut yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur penunjang BIJB dan rumah sakit, dia menyampaikan tidak seharusnya BUMD selalu dimanjakan. Menurutnya, BIJB sejatinya harus mencari celah sendiri agar dapat bertahan dan jangan melulu bergantung atau bertopang dari APBD.
Halaman :
