Dinsos Kabupaten Cirebon dibidik KPK, Kasus Apa?

Menurutnya, uang sebesar Rp.300 ribu itu harus bagikan kepada sopir, kuli panggul, termasuk biaya sewa gudang. Ada juga untuk koordinasi petugas keamanan dan kebersihan. Ini karena, semua biaya tidak ditanggung oleh Korkab. 

Sedangkan alasan harus sewa gudang, karena pihak Pemdes banyak yang menolak dibagikan di desa dengan alasan takut ricuh. 

Dia menambahkan, dari sekitar 40 pendamping PKH yang ada di Kabupaten Cirebon, mengeluh dan merasa kecewa. Hal itu karena pembayaran upahnya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Sedangkan yang menjanjikan ulah Rp.1000 justru Korkab. Uangnya pun diberikan langsung Korkab, usai pekerjaan selesai. 

"Ya jadi waktu mengisi pertanyaan KPK terkait dapat berapa dari penyaluran, saya jawab seribu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu," tukasnya.