Disambangi DPRD Provinsi Maluku, Ini Saran DPRD Jabar Terkait Ketahanan Pangan

INILAHKORAN, Bandung – DPRD Provinsi Maluku belum lama ini menyambangi DPRD Jabar dalam rangka melakukan studi banding, terkait ketahanan pangan.

Kunjungan ini tidak lepas dari ciamiknya catatan Provinsi Jawa Barat dalam Indeks ketahanan pangan (IKP) yang nilainya mencapai 77,79 di 2021 lalu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar Lina Ruslinawati mengatakan, kedatangan legislator dari Maluku ini lantaran mereka tengah ketar-ketir lantaran masuk dalam kategori rawan pangan. Sehingga butuh masukan lebih dalam, guna mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang sejatinya mereka terbilang cukup kaya dan beranekaragam.

“DPRD Provinsi Maluku studi banding ke Jabar karena mereka masuk dalam status waspada atau rentan rawan pangan. Mereka heran, kenapa bisa urutan 31 (daerah rawan pangan versi pemerintah pusat). Padahal kondisi daerahnya bisa dibilang sangat kaya SDA,” ucapnya.

Melalui diskusi yang panjang kata Lina, pihaknya memberikan beberap saran guna mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya yaitu membuat regulasi yang mengatur ketahanan pangan. Selain itu, pihaknya juga mendorong agar Pemprov dan DPRD Maluku dapat saling berkolaborasi, menyusun strategi dalam menguatkan ketahanan pangan.

“Tentunya harus ada kerja sama kedua belah pihak, pembentukan regulasi, itu salah satunya (saran),” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Komisi II DPRD Jabar turut merekomendasikan agar Maluku segera melakukan pembenahan infrastruktur jalan guna memperlancar mobilitas distribusi pangan.  

“Mereka mengeluhkan gara-gara akses jalan rusak, hasil panen membusuk. Beberapa komoditas produksi tidak bisa didistribusikan. Bahkan ada kalanya para petani membiarkan hasil panennya membusuk di lahan atau ladangnya,” bebernya. 

Selain itu, Lina juga mendorong agar Pemprov Maluku memberikan banyak pembinaan dan pelatihan bagi para petani dan masyarakat, agar melakukan inovasi dengan kreativitasnya dalam mengolah bahan pangan mentah menjadi barang jadi. Selain supaya tidak terbuang percuma, juga dapat menaikkan harga jual kepada konsumen.

“Mereka itu SDA-nya melimpah, tapi masalahnya akses jalan rusak menyulitkan masyarakat Maluku mendistribusikan. Menurut informasinya  kebingungan untuk mengolah hasil panennya. Tadi kami menyoroti masalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah beberapa komoditas. Berbeda di Jabar, satu komoditas bisa diolah dengan beragam olahan,” sambungnya.

Terkait Jawa Barat sendiri, Lina menuturkan meski tidak masuk dalam daerah rawan pangan. Sejatinya Pemprov tetap harus waspada dalam mengantisipasi persoalan ini, karena alih fungsi lahan terus terjadi dan menggerus lahan pertanian yang ada saat ini. Terlebih saat ini laju pertumbuhan penduduk dinilainya tidak diimbangi dengan peningkatan lahan pertanian, sehingga harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah.

“Justru kita juga harus waspada, khawatir terhadap risiko kerawanan pangan karena rasio jumlah penduduk dengan ketersedian pangan kita tidak selaras,” pungkasnya. (Yuliantono)