Disambangi DPRD Provinsi Maluku, Ini Saran DPRD Jabar Terkait Ketahanan Pangan

INILAHKORAN, Bandung – DPRD Provinsi Maluku belum lama ini menyambangi DPRD Jabar dalam rangka melakukan studi banding, terkait ketahanan pangan.

Kunjungan ini tidak lepas dari ciamiknya catatan Provinsi Jawa Barat dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang nilainya mencapai 77,79 di 2021 lalu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar Lina Ruslinawati mengatakan, kedatangan legislator dari Maluku ini lantaran mereka tengah ketar-ketir lantaran masuk dalam kategori rawan pangan. Sehingga butuh masukan lebih dalam, guna mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang sejatinya mereka terbilang cukup kaya dan beranekaragam.

Baca Juga : DPRD Jabar Pastikan Masalah PPDB di SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Bogor Tuntas

“DPRD Provinsi Maluku studi banding ke Jabar karena mereka masuk dalam status waspada atau rentan rawan pangan. Mereka heran, kenapa bisa urutan 31 (daerah rawan pangan versi pemerintah pusat). Padahal kondisi daerahnya bisa dibilang sangat kaya SDA,” ucapnya.

Melalui diskusi yang panjang kata Lina, pihaknya memberikan beberap saran guna mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya yaitu membuat regulasi yang mengatur ketahanan pangan. Selain itu, pihaknya juga mendorong agar Pemprov dan DPRD Maluku dapat saling berkolaborasi, menyusun strategi dalam menguatkan ketahanan pangan.

“Tentunya harus ada kerja sama kedua belah pihak, pembentukan regulasi, itu salah satunya (saran),” imbuhnya.

Baca Juga : Bersyukurnya Ridwan Kamil, Jokowi Alihkan Penerbangan Jet dari Husein Sastranegara ke BIJB

Tidak hanya itu, Komisi II DPRD Jabar turut merekomendasikan agar Maluku segera melakukan pembenahan infrastruktur jalan guna memperlancar mobilitas distribusi pangan.