DPMD Kabupaten Bandung Bantah Persulit Pencairan Anggaran Pilkades Serentak 2021

INILAH, Bandung- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tata Irawan, membantah jika pihaknya mempersulit pencairan anggaran pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2021. Justru sebaliknya, ia mempertanyakan keseriusan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) karena hingga hari ini masih banyak yang belum menyerahkan proposal kepada DPMD. 

"Dari 49 desa peserta pilkades serentak itu yang sudah mengajukan proposal baru ada 23. Artinya, ada 26 yang belum mengajukan proposal. Kemudian dari 23 desa yang sudah mengajukan itu 18 desa cair hari ini, kalau sisanya belum dicairkan karena proposalnya baru kami terima Jumat kemarin. Jadi kalau dia (sekertaris Apdesi Hilman Yusuf) bilang kami mempersulit, apa yang dipersulit kan harus ada proposal dan administrasi yang harus dipenuhi. Dia itu kan mantan Kades mestinya paham aturan dong, jangan malah beropini kemana-mana," kata Kadis DPMD, Tata Irawan kepada Inilahkoran melalui ponselnya, Senin (28/6/2021).

Justru Tata balik mempertanyakan keseriusan dari P2KD yang belum menyerahkan proposal pencairan anggaran pilkdes. Padahal, sejak ditetapkan oleh Bupati Bandung dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelaksanaan pilkades serentak 2021, anggaran sudah bisa diakses oleh P2KD. Bahkan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dan melayangkan surat pemberitahuan soal pelaksanaan pilkades serentak 2021.

Baca Juga : Unpad Akan Lakukan Vaksinasi kepada Mahasiswa, Ini Cara Pendaftarannya

"Kenapa P2KD kebingungan enggak ada uang. Sampai ada yang cari pinjaman kemana-mana, loh ini uang ada tinggalelai ngambil kok ngapain bingung. Tinggal ajukan proposalnya, kalau sudah lengkap persyaratannya, kami akan keluarkan rekomendasi pencairannya. Tapi kalau persyaratan enggak lengkap yah enggak bisa cair, ini kan uang negara yang harus tertib administrasi dan penggunaannya jelas," ujarnya.

Tata mencontohkan, pelaksanaan pilkades serentak 2019 lalu yang diikuti oleh 190 desa di Kabupaten Bandung. Pelaksanaanya berjalan lancar dan sukses tanpa ekses. Itu artinya dari perencanaan,tahapan hingga pelakanaan tidak ada masalah. Karena sejatinya peraturannya pun tetap sama denga yang akan digelar pada 14 Juli 2021 mendatang ini.

"Contohnya pada 2019 lalu berjalan sukses tanpa ekses. Dan aturannya juga yah gitu-gitu ajah enggak ada bedanya. Kenapa harus bingung, kayak yang enggak pernah melaksanakan saja. Seharusnya Apdesi juga turut membantu mensukseskan pilkades serentak ini, bukan memperkeruh suasana dengan membangun opini yang membingungkan masyarakat," katanya.

Baca Juga : P2KD Terpaksa Ngutang untuk Pilkades Serentak 2021 di Kabupaten Bandung 

Terkait waktu pelaksanaanya yang dinilai terlalu mepet, Tata membantah, karena semuanya telah diatur dan direncanakan. Sehingga, ditetapkan dan disahkan oleh Bupati Bandung dalam sebuah Perbup. Bahkan rencana pilkades serentak 2021 ini juga sudah disepakati dan disetujui oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupatem Bandung.