DPRD Kota Bogor Minta Disdik Tiadakan Wisuda TK Sampai SMA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor meminta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk meniadakan wisuda jenjang TK hingga SMA.
"Orang tua siswa tersebut pun mengajukan diri menjadi penerima bantuan program tebus ijazah bagi warga tidak mampu yang diinisiasi oleh DPRD Kota Bogor," tuturnya.
Devie menerangkan, hal tersebut pun disayangkan oleh Devi, lantaran anggaran yang harusnya digunakan untuk warga tidak mampu yang terkendala SPP, malah harus digunakan untuk membayar kegiatan yang tidak wajib dalam proses belajar mengajar dan tidak masuk kedalam kalender akademik.
"Itu katanya seperti itu, kenapa kami melarang, karena biaya acara wisuda secara seremoni itu memungut biaya yang tidak sedikit. Karena dibilang sukarela tapi ada nominal, dan itu memberatkan. Ujung-ujungnya adalah ijazah," terang Devi.
Baca Juga : Kota Bogor Dilanda Longsor dan Banjir Akibat Hujan Deras
Guna menindaklanjuti hasil rapat ini, Devi menegaskan, Komisi IV DPRD Kota Bogor akan segera memanggil pihak komite sekolah sekaligus Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP SeKota Bogor.
"Setelah ini kami akan memanggil komite, dewan pendidikan, dinas pendidikan, dan kepala sekolah. SD dan SMP," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengatakan,hal tersebut telah menjadi opini publik yang sudah disampaikan ke Kemendikbud. "Kami menunggu regulasi yang menjadi rujukan kami. Kami sih inginnya pelaksaan wisuda tak terlalu mewah tetapi sederhana," tuturnya.
Sujatmiko menjelaskan, polemik takkan terjadi apabila komite mengikuti aturan main, misalnya dengan menyusun program secara musyawarah. Saat disinggung apakah Disdik akan melarang kegiatan wisuda, ia menyebut itu adalah private sector.
Halaman :
