Ì
INILAHKORAN,
Cirebon - Dua
desa di Kabupaten
Cirebon, masing-masing
desa Sirnabaya dan
desa Sambeng Kecamatan Gunungjati, tidak tersentuh bantuan sosial (
Bansos) pemerintah.
Tidak itu saja, dua
desa tersebut sama sekali tidak menerima
Bansos rutin yang sudah ada saja seperti BPNT, PKH maupun bantuan lainnya.
Kuwu
desa Sirnabaya, Rawin mengakui, kondisi itu sudah terjadi sejak awal Februari lalu. Saat itu, warga
desa Siranabaya yang biasa menerima bantuan sosial seperti BPNT dan PKH tidak lagi menerima sampai dengan sekarang.
"Ternyata tidak hanya BPNT dan PKH, bantuan sosial minyak goreng dan sekarang BLT BBM pun tidak ada satupun yang dapat. Lah, ini kan membuat gejolak warga. Mereka selalu mempertanyakan, kenapa tidak mendapatkan bantuan seperti
desa lainnya," kata Rawin, Minggu (18/9/2022).
Menurutnya, setelah ditelusuri ternyata kondisi ini tidak hanya terjadi di
desa Sirnabaya, ada
desa lainnya juga yang kondisinya sama yakni
desa Sambeng yang saat ini tidak ada satupun warganya yang menerima
Bansos.
"
desa Sambeng juga sama dengan kita, tidak ada satupun warganya yang menerima
Bansos. Kami sudah berupaya menjalin komunikasi dengan Kecamatan, Pemkab sampai ke Kementerian tapi sampai sekarang tidak ada solusi," jelasnya.
Rawin pun menyebut ia akan membawa warganya untuk bersilaturahmi dengan Pemkab
Cirebon untuk meminta solusi terkait hal tersebut. Bahkan tidak hanya itu, pihaknya juga mempertimbangkan akan mengambil upaya hukum yang dibutuhkan jika memang ada pihak-pihak yang merugikan warga
desa Sirnabaya. Pasalnya, sampai saat ini tidak bisa mengakses bantuan.
"Kami serius, kami akan bawa warga kami bersilaturhami dengan Pemkab, kami minta solusi, harus seperti apa dan bagaimana, upaya hukum juga kami pertimbangkan karena banyak warga kami yang dirugikan," jelasnya
Rawin sendiri menduga, kondisi tersebut terjadi akibat proses administrasi kewilayahan dimana dua
desa yakni
desa Sambeng dan Sirnabaya dipindahkan menjadi masuk kewilayah Suranenggala. Namun saat itu warga Keberatan karena secara kulture dan hal-hal lainnya warga merasa lebih pas masyk wilayah
Cirebon Utara yang sekarang berganti menjadi Gunung Jati.
"Jadi ini ada proses yang tidak tuntas, ada adminsitrasi yang tidak diselesaikan oleh Pemkab terkait perpindahan wilayah administrasi, jadi secara fakta di Pemkab kami ini masuk Kecamatan Gunung Jati tapi secara data dari pusat kami ini masih di Kecamatan Suranenggala," jelas Rawin.
Hal senada dikatakan Kuwu
desa Sambeng Wara. Dia mengaku tengah berada di Jakarta untuk bertemu dengan Kemensos dengan didampingi oleh Dinsos Kabupaten
Cirebon. Menurut dia, masyarakat
desa Sambeng sejak 2021 tidak menerima
Bansos dalam bentuk apapun. Padahal saat itu, kondisi masyarakat tengah kesulitan akibat Covid-19.
"Tahun 2020 kita masih ada 600 KPM penerima manfaat, lalu turun menjadi 100 KPM, Nah tahun 2021 hilang sama sekali sampai dengan sekarang,"jelasnya.
Namun akunya, sampai saat ini, sudah ada komunikasi dengan Kementerian Sosial terkait persoalan tersebut dan harapannya persoalan yang ada bisa tuntas dalam waktu dekat.
Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten
Cirebon, Yadi Wikarsa mengatakan, Pemkab harus segera disinkronkan data. Hal itu karena input yang dilakukan Disdukcapil dan Pusdatin Kemensos rupanya paradigmanya berbeda.
"Ada paradigma berbeda kelihatannya. Sehingga tidak sinkron, ini yang sedang dikomunikasikan Pemkab
Cirebon dan Kementerian. Mudah mudahan dalam waktu dekat bisa teratasi," tukasnya. (maman suharman)