Gawat, Mutasi Pejabat Pemkab Cirebon Sisakan Kasus Besar

Mutasi 13 Pejabat eselon II Pemkab Cirebon yang digelar pekan kemarin, menyisakan kasus besar. Beberapa persoalan bermunculan. Salah satunya, pelantikan Kadis  Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Avip Suherdian. 

Gawat, Mutasi Pejabat Pemkab Cirebon Sisakan Kasus Besar
Foto: Maman Suharman

Dengan kejadian seperti itu, Hermanto malah menuding, Imron telah mempermalukan anak buahnya. Justru dua SOTK hasil peleburan Disbudparpora yaitu Disbudpar dan Dispora, malah tidak tersentuh sama sekali. Disinilah kesalahan yang sangat fatal, karena seolah olah Bupati benar-benar tidak tahu persoalan dan sengaja mempertontonkan sesuatu yang membuat malu dirinya sendiri.

"Kalau Baperjakat terlibat, ini murni kesalahan mereka karena sama sekali tidak memberikan masukan kepada bupati. Dan kalau ini benar, saya curiga bupati Imron terkena jebakan batman. 

Hermanto berjanji, akan melihat persoalan tersebut se objektif mungkin. Dalam waktu dekat juga, dirinya akan menjajagi beberapa parpol agar menyikapi persoalan tersebut. Persoalanya adalah, BKPSDM jelas-jelas sudah melanggar aturan. Namun itupun kalau BKPSDM nya dilibatkan saat mutasi kemarin. Karena nantinya, ketika dewan kompak menyikapi persoalan tersebut, pasti akan terkuat siapa yang berada di belakang ini semua.

Baca Juga : Mobil Offroadnya Wakil Wali Kota Bogor Terbalik, Wabup Bogor Malah Tertawa

Sedangkah ketua komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina menilai, mutasi kemarin tidak ada urgensinya sama sekali. Justru dirinya malah mempertanyakan hasil ujikom dan assesment yang sudah mereka lakukan. Meskipun komisi IV tidak membidangi masalah mutasi, namun imbasnya yaitu mitra kerja dari dari beberapa SKPD kemarin adalah mitra kerja komisi IV.

"Komisi IV ikut pusing lah. Disdik itu mitra kerja kami. Malah kadisdiknya mau pensiun tahun depan. Paling dia menjabat delapan bulan lagi, ya otomatis penganggaran tidak maksimal. Jadi kapan bisa menyerap anggaran. Jangan harap IPM Kabupaten Cirebon bisa naik," ancam Siska.

Yang lebih gilanya ungkap Siska, tiga dinas masing-masing Inspektorat, Pertanian dan dinas Kimrum, malah tetap dibiarkan kosong. Alasannya, pemilihan akan dilakukan lewat sistim open bidding.
Padahal, justru kenapa tidak memprioritaskan OPD yang belum diisi kepala dinas, ketimbang merotasi yang sudah ada.

"Mending kalau rotasi mutasinya bener, inimah diluar nalar. Kita kan sedang ada perubahan RPJMD, eh malah kepala Bapelitbangdanya dipindah. Sekarang itu kepala daerah dan wakilnya seakan berdiri sendiri. Anggota dewan dipandang sebelah mata," tuturnya.


Editor : Bsafaat